Wacana Sekolah Kena Pajak, Pakar UPI: Tidak Tepat!

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 11:30 WIB
Coronavirus / Covid-19 Small Business Administration Paycheck Protection Program -  US small business administration response to the coronavirus pandemic a paycheck protection program application and tax documentation to help small businesses survive the pandemic and recession.
Ilustrasi pajak (Foto: Getty Images/iStockphoto/mphillips007)
Bandung -

Pemerintah membuka wacana penerapan pajak di sektor pendidikan. Pakar pendidikan UPI Cecep Darmawan menolak dan meminta pemerintah mengkaji ulang.

"Pertama, harusnya dilihat dulu regulasinya pendidikan itu kan yang dikecualikan dari PPN. Kedua, pendidikan itu kan ranah publik dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Atas dasar itu sebaiknya dipertimbangkan ulang, kalaupun masih ada hal-hal atau sektor lain akan dikenakan pajak, ya jangan sektor pendidikan," ucap Cecep saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).

Guru besar UPI itu menilai pengkajian ulang tersebut perlu dilakukan sebab pendidikan merupakan hal dasar yang harus dilakukan masyarakat. Terlebih, pendidikan dilindungi oleh konstitusi.

"Karena pendidikan itu dilindungi oleh konstitusi dan itu adalah sektor penting mencakupi seluruh warga negara, kalau pendidikan kenai pajak nanti biayanya akan mahal. Padahal kan pendidikan itu kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan semurah mungkin, kalau bisa gratis," kata dia.

Menurut Cecep, justru sektor pendidikan yang harus mendapatkan reward dari pajak. Sehingga apabila pajak diterapkan, kata dia, bakal menjadi efek yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

"Tidak tepat perencanaannya, ini bisa membuat efek domino, nanti masyarakat marjinal semakin sulit mendapat pendidikan berkualitas padahal pendidikan itu hak semua warga negara," tuturnya.

"Belum ada pajak saja, pendidikan masih dianggap mahal oleh sebagian masyarakat, apalagi dikenai pajak, semakin berat," kata dia menambahkan.

Sebelumnya, dalam dalam draf RUU Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima oleh detikcom, Kamis (10/6/2021), disebutkan rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Begini bunyi pasalnya:

(Draf RUU)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;
g. dihapus;

Padahal, dalam UU yang masih berlaku, jasa pendidikan masih bebas PPN.

(UU yang sedang berlaku)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;

Adapun jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan bimbel.

Selain jasa pendidikan, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri bakal dikenai PPN.

(dir/mud)