Berkaitan lahan milik Perhutani dan PTPN, Suraji menjelaskan, keduanya belum bisa menunjukkan batas luar tanah yang mereka klaim. Akibatnya, hal itu menjadi perdebatan sehingga harus dilakukan rekonsiliasi langsung dengan Kementerian PUPR dan ATR/BPN.
"Dari realisasi yang sudah dikerjakan, kami agak kesulitan ini dengan Perhutani karena kawasan tersebut belum diketahui batas luas. Karena mereka tidak tahu batas luarnya dimana. Jadi ini masih debatable sehingga perlu adanya rekonsiliasi antara Perhutani, Kementerian PUPR, dan BPN," tutur Suraji.
"Kemudian yang tidak kalah sulit adalah untuk mengidentifikasi dari PTPN VIII dimana banyak masyarakat yang kenal dengan Program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Pirbun). Mereka juga tidak tahu persis dimana bidang tanahnya," dia menambahkan.
Sebab itu, Suraji belum bisa memastikan kapan proses pembebasan tersebut rampung. Sebab, kewenangan ini ada di ranah lintas sektor khususnya Kementerian PUPR.
"Belum bisa dipastikan kapan bisa diselesaikan. Namun kami harap lebih cepat lebih baik," ucap Suraji.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Tim Pejabat Pembuat Komitmen Tol Serang- Panimbang Ibrahim Hasan optimistis pembangunan fisik tol seksi III bisa dimulai pada Juli 2021. Pihaknya mengaku hanya tinggal menunggu instruksi dari Menteri Keuangan untuk bisa memulai pembangunan tol tersebut.
"Masih menunggu dari Kementerian Keuangan izinnya, kalau itu sudah keluar kami sudah bisa langsung jalan. Sementara untuk lahan yang belum beres, itu bisa sambil berjalan. Tapi kami targetkan Juli ini sudah bisa ready karena pemenang tendernya juga sudah ada dan bakal digarap sama 3 kontraktor," tutur Ibrahim.
(bbn/bbn)
