FAGI Tidak Setuju Wacana PPN Pendidikan

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 12:10 WIB
330 sekolah di Kota Bandung menggelar simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Ujicoba ini digelar dan dipantau langsung Pemkot Bandung dari Tanggal 7-18 Juni 2021 mendatang.
Aktivitas sekolah tatap muka di Bandung. (Foto: Wisma Putra/detikcom)
Bandung -

Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat angkat bicara soal rencana penerapan PPN di sektor pendidikan. Penerapan tersebut dinilai tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pendidikan.

"Bahwa jelas bertentangan dengan Undang-undang sistem pendidikan. Bahwa jelas, pemerintah wajib membiayai pendidikan," ujar Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan saat dihubungi, Senin (14/6/2021).

Menurut Iwan, berdasarkan undang-undang tersebut, biaya pendidikan ditanggung oleh negara. Terlebih untuk pendidikan dasar dan menengah. "Sehingga kalau wajib membiayai pendidikan, ketika ada pajak yang kena kepada sekolah itu wajib dibayar oleh pemerintah," tutur dia.

"Karena pendidikan dasar itu wajib dibiayai pemerintah, pemerintah berkewajiban jika ada pajak dibayar oleh pemerintah bagi sekolah yang melaksanakan wajib belajar," kata Iwan menambahkan.

Sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas, kata Iwan, hal ini juga akan kembali memberatkan kepada orang tua. Sebab, biaya pajak ini nantinya berujung kepada masyarakat juga.

"Bagi sekolah yang belum melaksanakan wajib belajar sembilan tahun, SMA dan SMK karena sebagian masih menerima bantuan dari masyarakat maka dengan adanya pajak ini, ke depan maka konsekuensinya biaya pendidikan akan mahal dan akan membebankan kepada orang tua siswa, ini ketidaksetujuan FAGI terhadap rencana ini, pada akhirnya orang tua yang menanggung itu," tuturnya.

Menurut Iwan, penerapan pajak ini juga bertentangan dengan regulasi yang diatur dalam UU 45 dan UU Pendidikan. "Jadi kan kalau masyarakat wajib untuk pendidikan dasar, pemerintah yang harus membiayainya. Hal pendidikan untuk masyarakat adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, FAGI tidak setuju dengan rencana ini, selain melanggar hukum juga akan berdampak pada besarnya biaya pendidikan," ujar Iwan.

Sebelumnya, dalam dalam draf RUU Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima oleh detikcom, Kamis (10/6), disebutkan rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Begini bunyi pasalnya:

(Draf RUU)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;
g. dihapus;

Padahal, dalam UU yang masih berlaku, jasa pendidikan masih bebas PPN.

(UU yang sedang berlaku)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;

Adapun jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan bimbel.

Selain jasa pendidikan, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri bakal dikenai PPN.

(dir/bbn)