Pedagang Pasar Rebo Purwakarta Tolak Rencana PPN Sembako

Dian Firmansyah - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 11:37 WIB
Pedagang pasar di Purwakarta
Foto: Dian Firmansyah
Purwakarta -

Para pedagang di Pasar Tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, menolak keras rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok.

Pedagang mengatakan pasar tradisional berbeda dengan pasar ritel atau pada swalayan, yang sudah di entukan keuntungan serta sistemnya.

"Saya sangat tidak setuju, kami pedagang tradisional bukan semacam Alfa. Beda cara pengambilan keuntungannya, di kami masih ada tawar menawar harga," ujar Ayi Pedagang Sayuran ditemui dikiosnya, Sabtu (12/06/2021).

Ayi juga menegaskan jika Pajak Penambahan Nilai (PPN) diterapkan pada harga kebutuhan pokok maka tidak menutup kemungkinan harga-harga akan naik.

"Mudah-mudahan tidak jadi diterapkan, kalau misalkan jadi ya kemungkinan harga akan naik," katanya

Hal senada dikatakan Maman Pedagang beras. Ia menyatakan menolak keras akan rencana penerapan PPN itu, terlebih di masa pandemi ini, omzet mereka turun

"Kami menolak keras dengan terkait pajak pada sembako, udah di masa pandemi sepi pembeli di ambah pajak, akan semakin menyengsarakan pedagang ecer seperti kami," tegasnya.

Penolakan ini diamini oleh pembeli. "Janganlah, kasian masyarakat kecil. Uang belanja semakin berkurang," imbuh Ratna.

Diketahui, pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok. Jenis kebutuhan pokok yang akan dikenai PPN masuk dalam kategori sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

PPN juga akan dikenakan terhadap barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Adapun kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

(ern/ern)