Memasuki Musim Kemarau, Jabar Waspadai Bencana Kekeringan

Yudha Maulana - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 13:03 WIB
Seorang warga mengembala ternaknya di lahan pertanian yang kering di Desa Lulut, Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/9/2020). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat bencana kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah diantaranya Bogor, Indramayu, dan Cirebon. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.
Foto: Ilustrasi kekeringan (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya).
Bandung -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mewaspadai meluasnya musim kemarau di Jawa Barat. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jabar Dani Ramdan mengatakan, tujuh dari 36 zona musim di Jabar telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2021.

Tujuh zona musim tersebut berada di sebagian wilayah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, dan Karawang.

"Jabar ini terbagi 36 zona musim. Setiap zona musim ini bisa memasuki musim kemarau maupun musim hujan lebih awal atau belakangan. Kita melihat, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor, musim hujan lebih panjang. Sampai saat ini masih hujan," kata Dani dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

Dani mengatakan, dampak kekeringan di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya untuk Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi masalah yang muncul saat kemarau ialah ketersediaan air bersih untuk minum.

Sedangkan untuk wilayah seperti Indramayu, Subang dan Cirebon, musim kemarau mengakibatkan kekeringan di lahan pertanian yang mengancam terjadinya puso.

"Itu berdasarkan catatan historis. Hampir dari tahun ke tahun seperti itu. Memang ada beberapa daerah lain yang mengalami kekeringan, tapi skalanya kecil. Misal hanya satu kampung, satu desa, atau beberapa desa," ucapnya.

Selain ketersediaan air bersih yang minim dan mengakibatkan puso, musim kemarau di Jabar dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di tujuh daerah, yakni Kota Cirebon, Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Bandung Barat, Sumedang, dan Sukabumi.

BPBD Jabar juga, kata Dani, telah melakukan upaya mitigasi dampak kekeringan dengan berkoordinasi dengan BMKG, Dinas Sosial hingga Dinas Lingkungan Hidup.

"Kita perhitungkan juga bagaimana mobilisasinya, alat transportasi. Biasanya menggunakan tangki air. Kita hitung tangki air yang ada di BPBD Kabupaten/Kota, Damkar, PU, Dinsos. Kalau kurang, kita akan meminta bantuan TNI/Polri. Semua sudah dihitung. Dengan harapan, jika terjadi kekeringan, siapa berbuat apa sudah diketahui," katanya.

(yum/mso)