Soal Rencana Sembako Kena Pajak, Warga Tasik: Berat!

Deden Rahadian - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 10:36 WIB
Pasar Padayungan Tasikmalaya
Foto: Pasar Padayungan Tasikmalaya (Deden Rahadian/detikcom).
Tasikmalaya -

Wacana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok mendapat penolakan warga. Selain memberatkan, penerapan pajak tersebut diperkirakan akan membuat harga kebutuhan pokok semakin naik.

Untuk diketahui, pemerintah tengah menggodog rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok. Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal empat A, menyebutkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dihapus dari barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai.

Meski baru wacana, namun kebijakan pemerintah ini langsung menuai penolakan masyarakat. Pedagang dan konsumen di pasar Tradisional Padayungan Tasikmalaya, Jawa barat mengaku resah.

"Apa? mau pakai pajak sembako. Kan setahu saya hanya mobil yang pake pajak. Berat atuh pak. Jangan lah jangan dipajak segala sembako mah," ucap Undang, salah seorang pembeli di Pasar Tradisional Padayungan, Kamis (10/06/21).

Selain dianggap tidak populer, rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai untuk kebutuhan pokok memberatkan masyarakat. Dipastikan harga kebutuhan pokok akan semakin naik jika pajak pertambahan nilai diberlakukan.

"Berat pak buat saya masyarakat kecil. Sekarang aja harga masih tinggi tambah naik atuh kalau ada pajakmah," ucap Nining, pembeli lainnya.

Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional masih alami kenaikan. Harga ayam masih tinggi antara Rp 36 ribu hingga Rp 37 ribu per kilogram. Harga telur ayam naik dari Rp 22 ribu kini mencapai Rp 24 ribu per kilogram.

(mso/mso)