ASN di Bandung Barat Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Bansos Aa Umbara

Whisnu Pradana - detikNews
Rabu, 09 Jun 2021 13:24 WIB
Penyidik KPK memeriksa sejumlah ASN terkait korupsi bansos Aa Umbara
Penyidik KPK memeriksa sejumlah ASN terkait korupsi bansos Aa Umbara (Foto: Whisnu Pradana)
Bandung Barat -

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat, Rabu (9/6/2021) pagi.

Penyidik KPK memasuki gedung utama tempat bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah berkantor. Pemeriksaan sendiri dilakukan di ruangan kantor wakil bupati, namun belum diketahui siapa saja ASN yang diperiksa oleh penyidik KPK.

Pemeriksaan terhadap ASN di lingkungan Pemda KBB sendiri diduga masih berkaitan dengan perkara korupsi bansos dana darurat COVID-19 di Dinas Sosial KBB yang menjerat Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna

"Ya ada dari KPK, tadi datang pakai empat mobil kami hanya memfasilitasi saja dan menyiapkan tempat," ujar Kepala Bagian Rumah Tangga Setda KBB Aa Wahya.

Proses pemeriksaan tersebut berjalan ketat lantaran ada sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap menjaga tangga menuju lantai dua tempat ruang pemeriksaan agar tak ada tamu yang naik.

Kepala Satpol PP KBB Asep Sehabudin mengatakan pemeriksaan dilakukan di ruang kantor wakil bupati. Kegiatan tersebut dilakukan tertutup dan tidak diperkenankan ada pihak lain di sekitar ruangan tempat pemeriksaan berlangsung.

"Yang mau ke lantai dua tidak boleh dulu. Saya tanya kepentingannya apa, kalau gak ada korelasinya gak boleh naik," kata Asep

Sehari sebelumnya penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang ASN Pemda KBB di Mapolres Cimahi. Salah satu ASN yang menjalani pemeriksaan ialah Kepala Inspektorat KBB Yadi Azhar.

"Dua ASN lainnya yakni atas nama Herman Permadi dan Efi Sukandar," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos COVID-19 itu KPK sudah menetapkan tiga tersangka yakni Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa. Kemudian M Totoh Gunawan dari pihak swasta.

Dalam konstruksi perkara disebutkan pada Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS).

Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.

Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.

(mud/mud)