Respons DPRD soal Kabupaten Bandung Tertinggi Kasus Corona di Jabar

Muhammad Iqbal - detikNews
Selasa, 08 Jun 2021 21:03 WIB
Poster
Ilustrasi virus Corona (Ilustrator: Edi Wahyono)
Kabupaten Bandung -

Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 (Pikobar) mencatat, dalam satu pekan terakhir kasus positif di Kabupaten Bandung mencapai 768. Angka tersebut tertinggi dibandingkan kabupaten-kota lainnya di Jawa Barat.

DPRD Kabupaten Bandung menyebut pemerintah daerah cenderung memberikan kelonggaran pada pembatasan sosial di masyarakat dalam mengantisipasi penularan COVID-19. Pelonggaran tersebut disebut menjadi penyebab tingginya penularan Corona di Kabupaten Bandung dalam sepekan terakhir.

Peningkatan jumlah kasus COVID-19 ini pun menjadi perhatian legislatif di Kabupaten Bandung. Legislatif menemukan adanya pelonggaran pada aktivitas masyarakat terutama usai lebaran.

"Inisiatif tidak hanya dari masyarakat, ternyata intervensi dari pemerintah harus diperkuat. Intervensi itu maksudnya seperti protokol, kalau dulu ada pembatasan aktivitas, karena sekarang cenderung agak longgar," ujar Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi saat dihubungi, Selasa (8/6/2021).

"Apalagi selepas Idul Fitri, masyarakat cenderung bebas lagi beraktivitas. Ini memang enggak bisa diserahkan masyarakat untuk inisiatif sadar diri untuk membatasi diri mereka, tetapi itu juga ternyata perlu juga intervensi pemerintah dalam membatasi aktivitas. Memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan," dia menambahkan.

Menindaklanjuti lonjakan tersebut, pihak DPRD menggelar pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Dalam rapat tersebut, kata Fahmi, disampaikan adanya lonjakan kasus Corona pascalebaran.

Fahmi menyarankan agar pemerintah daerah melakukan intervensi yang lebih kuat pada pembatasan sosial di masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti yang terjadi saat ini.

"Kami rapat dengan Dinas Kesehatan, ya memang mengakui ada lonjakan yang tinggi. Untuk itu hasil rapat Komisi D dan Dinas Kesehatan, selain mengimbau kesadaran masyarakat tapi juga saya pikir intervensi pemerintah yakni satgas perlu diperketat lagi, (khususnya) pemantauan kegiatan masyarakatnya," tutur Fahmi.

Selain itu, kata dia, proses vaksinasi perlu digencarkan. Sebab, menurut Fahmi, vaksinasi dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan herd immunity dan mengantisipasi penularan COVID-19.

"Vaksinasi mudah-mudahan lebih fokus lagi, apalagi Dinas Pendidikan mau pembelajaran tatap muka," ucap Fahmi.

(bbn/bbn)