LBH Perempuan Cianjur: Kawin Kontrak Praktik Prostitusi Terselubung

Ismet Selamet - detikNews
Sabtu, 05 Jun 2021 18:25 WIB
Hands of wife, husband signing decree of divorce, dissolution, canceling marriage, legal separation documents, filing divorce papers or premarital agreement prepared by lawyer. Wedding ring.
Ilustrasi pernikahan (Foto: Istock)
Cianjur -

Aktivis perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur menegaskan kawin kontrak merupakan prostitusi terselubung. Pihaknya mendorong Pemkab Cianjur menerapkan sanksi berat dalam aturan larangan kawin kontrak.

Sekadar diketahui, Pemkab Cianjur melarang kawin kontrak. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah praktik kawik kontrak lantaran maraknya wisatawan asing.

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak Cianjur Nadia Wikerahmawati mengatakan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang tidak boleh dibatasi waktu layaknya barang disewakan. Menurut dia, jika ditelusuri, kawin kontrak terkadang tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut ketentuan agama Islam.

"Contohnya, seorang wanita yang dinikahkan dengan tamu dari Timur Tengah dengan wali yang bukan wali haknya," ujar Nadia, Sabtu (5/6/2021).

Dia menjelaskan perjanjian batas waktu membuat kawin kontrak sangat merugikan dan merendahkan martabat perempuan. "Kawin kontrak kalau menurut saya lebih kepada pelacuran atau prostitusi terselubung," kata Nadia menegaskan.

Sebab itu, menurut dia, harus ada sanksi tegas berupa kurungan badan atau penjara sehingga memberi efek jera bagi para pelaku praktik kawin kontrak. "Harus ada sanksi tegas, kalau bisa hukuman penjara. Supaya menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang terlibat. Sehingga kaum perempuan bisa terlindungi dari setiap praktek yang merugikan tersebut," tutur Nadia.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati mengatakan kawin kontrak terjadi di luar pencatatan yang resmi dengan praktiknya berlindung pada aspek nonformal dan jargon keagamaan. "Makanya kami apresiasi, jika Pemkab Cianjur menjadikan larangan dalam yuridis formal. Meskipun aturannya harus dipastikan agar sisi kriminalitas dan pelanggarannya bisa ditindak secara hukum," tutur Ai Maryati.

(bbn/bbn)