.webp)
Pemkab Sukabumi terseret sengketa lapangan bola Badak Putih. Sejumlah pihak yang mengaku telah secara sah dan prosedural membeli lahan tersebut dari pemiliknya bernama Asep Sumbada. Perkara perdata sudah bergulir ke meja hijau.
Pantauan detikcom, di area lapangan tersebut terpasang sebuah plang berisi tulisan 'Tanah Ini Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi' berikut larangan membangun di atas tanah tersebut. Masyarakat menyebut posisi plang itu baru dipasang setelah adanya perkara atas lapangan tersebut.
"Itu baru beberapa bulan (dipasang) termasuk ada spanduk dari Karang Taruna juga baru beberapa bulan dipasang. Ya setelah ramai adanya gugatan," kata warga, inisial RK, di lokasi kepada detikcom, Sabtu (5/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski tidak dilibatkan dalam urusan mempertahankan lapangan bola oleh Pemkab Sukabumi, RK yang merupakan warga asli setempat mengaku akan tetap ikut mempertahankan posisi lapangan tersebut.
"Kalau di warga simpang siur, ada klaim milik pribadi kemudian klaim (milik) Pemkab Sukabumi. Masyarakat inginnya jangan ada kisruh di masyarakat, keinginan warga tetap jadi lapangan bola karena sejak saya belum lahir sudah ada," ujarnya.
Warga juga menyebut di area lapangan bola yang bersengketa sudah ada bangunan yang berdiri, bahkan beberapa bagian di tanah lapang bola sudah terjadi praktik jual beli.
"Sudah ada beberapa lahan yang dijual, termasuk saudara saya juga ada. Yang menjualnya, oknum warga juga, mereka orangnya Asep Sumbada yang mengklaim pemilik lahan. Kalau soal plang (Pemkab) ini masih baru, dipasang plang itu pengakuan milik pemkab baru-baru sekarang aja semenjak Sumbada muncul (pengakuan) pemilik tanah. Kenapa baru sekarang setelah ada perkara," tuturnya.
Warga Sempat Ajukan Permohonan Intervensi
Dihubungi detikcom, Hansor R Sanger, kuasa hukum penggugat pembeli tanah mengatakan, dalam perjalanan gugatan perkara ini warga sempat melakukan permohonan intervensi atas tanah lapangan bola tersebut. Namun hal itu ditolak oleh majelis hakim.
"Dalam proses perjalanan (gugatan) ini tahu-tahu ada gugatan intervensi dari masyarakat banyak yang mengaku bahwa dia adalah masyarakat yang sudah ditunjuk oleh Disbudpora untuk diperbolehkan menguasai lahan itu dengan tujuan melindungi aset dengan bermain bola," kata Hanson.
"Tapi setelah dilakukan gugatan intervensi dengan jenis membela salah satu pihak yaitu turut tergugat adalah camat ternyata pengadilan memutuskan bahwa putusan gugatan intervensi itu ditolak karena masyarakat tidak punya legal standing dan masyarakat tidak punya surat-surat yang ada hubungannya dengan Disbudpora," tutur dia melanjutkan.
Hanson memastikan kliennya pada tahun 2019 membeli tanah tersebut secara sah dan legal, karena dalam.proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) hingga pembayaran pajak atas tanah berjalan lancar tanpa hambatan.
"Apabila oknum pejabat yang telah mengeluarkan surat-surat demi selesainya AJB itu apabila ada kesalahan dan kekeliruan bukan dijatuhkan terhadap klien kami tapi pejabat itu yang telah mengeluarkan surat-surat. Kalau memang ada kekeliruan," ujarnya.
Hanson juga berharap Pemkab Sukabumi mencopot plang tersebut karena secara perkara hal itu tidak etis. "Masih berperkara, tiba-tiba dipasang plang seperti itu padahal keputusan di Pengadilan Negeri Cibadak belum ada dan belum inkrah," kata Hanson.
