.webp)
Kepala Ombudsman Jawa Barat Dan Satriana mewanti-wanti Dinas Pendidikan Jawa Barat mengenai berbagai hal kemungkinan permasalahan yang muncul selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 yang digelar secara online.
"Jadikan sistem online ini sebagai momentum untuk mengembangkan sistem pendidikan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif," kata Dan dalam agenda Jabar Punya Informasi terkait PPDB 2021 di SMA 20 Bandung, Jumat (4/6/2021).
Dan mengatakan, jika terjadi permasalahan selama PPDB maka pengaduan dilakukan secara berjenjang. Maksudnya, kata dia, pengaduan tidak langsung disampaikan pada Dinas Pendidikan Jabar tapi melalui sekolah, Disdik Cabang Daerah, kemudian Disdik Jabar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain karena penyeleksian siswa merupakan wewenang sekolah, menurutnya durasi PPDB cukup singkat sehingga akan memakan waktu lama jika semuanya diadukan langsung ke satuan perangkat daerah tersebut.
"Kami mendorong agar penyelesaian pengaduan dilakukan lewat mekanisme internal. Jadi berjenjang, ke sekolah dulu, lalu ke KCD, lalu ke disdik. Kalau semua orang lapor ke disdik gara-gara salah input data, itu akan lama. Itu menyalahi fungsi online," sambungnya.
Pihaknya pun menegaskan, akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah PPDB ini jika terdapat dugaan dan bukti penyalahgunaan wewenang oleh negara."Tapi kalau hanya kesalahan manusia, harusnya bisa ditangani dengan cepat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi menambahkan, pihaknya siap melaksanakan PPDB SMA/ SMK dan SLB 2021 pada 7 Juni 2021 mendatang.
"Persiapan sudah kami lakukan, mulai dari uji publik, pengesahan Pergub tentang PPDB, kesiapan sistem serta sosialisasi," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan roadshow terkait pemecahan masalah yang terjadi selama PPDB 2021." Kita akan pantau pelaksanaan PPDB nanti dengan melakukan roadshow. Jika ada permasalahan, kita akan langsung cepat mengambil langkah solutif," pungkasnya.
(mud/mud)
