Ini Kata Pakar soal Mundurnya 20 Pejabat Dinkes Banten

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Selasa, 01 Jun 2021 17:23 WIB
Pejabat Dinkes Banten Mengundurkan Diri
Foto: Surat pengunduran diri 20 pejabat Dinkes Banten (istimewa).
Serang -

Pakar menilai mundurnya 20 pejabat eselon III dan IV di Dinkes karena lemahnya Sekda dalam mengelola internal ASN di lingkungan Pemprov Banten. Kondisi itu perlu menjadi perhatian Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Yang terjadi baru-baru ini ketika mundurnya 20 ASN Dinkes, ini bentuk akumulasi dari kegagalan Sekda dalam menjaga ritme organisasi dan tidak mampu mengelola harmonisasi internal, bagaimana mau mengurusi eksternal atau masyarakat kalau internalnya ternyata kedodoran," kata Adib Miftahul, pengamat politik dan kebijakan public dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Selasa (1/6/2021).

Padahal katanya, saat ini posisi dinas kesehatan krusial karena di masa pandemi. Gubernur juga perlu mengevaluasi kinerjanya. Kinerja Sekda yang ia singgung juga terkait masa transisi nanti di 2022-2024 di mana ada kekosongan jabatan gubernur karena bisa saja ia menjadi penjabat gubernur tapi dengan kinerja yang perlu dievaluasi.

"Saya kira gubernur perlu mengevaluasi kinerja Sekda Al Muktabar sebagai Ketua Tim TAPD, Sekda gagal mengorganisir dan menerjemahkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur," terangnya.

Ada dua puluh pejabat yang menandatangani surat pengunduran itu dan ditujukan ke gubernur dan wakil gubernur Banten. Pengunduran diri mereka tak lama setelah ada kasus korupsi markup masker Rp 3,3 miliar yang disidik Kejati Banten. Satu tersangka adalah PPK Dinkes bernama Lia Susanti.

Kedua puluh orang yang menandatangani menyampaikan bahwa mereka selama ini bekerja telah maksimal sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan dengan penuh tekanan dan intimidasi. Kondisi itu membuat mereka bekerja tidak nyaman dan penuh ketakutan.

Gubernur Banten Wahidin Halim sudah mengambil sikap akan menonjobkan atau memecat mereka. Mereka dianggap desersi karena pengabdiannya dibutuhkan dalam kondisi pandemi Corona.

"Kalau terbukti ada faktor-faktor lain dari pengunduran diri ini, maka akan saya non-jobkan atau bisa juga dilakukan pemecatan," kata gubernur.

Simak video 'Sepekan Terakhir, Pulau Jawa Sumbang 53% Kasus Corona di RI':

[Gambas:Video 20detik]



(bri/mso)