Para aktivis antikorupsi di Banten mendorong agar kasus hibah pondok pesantren yang ditangani kejaksaan diusut tuntas. Penyidikan yang dilakukan penegak hukum ini jangan berhenti di level birokrasi.
Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar mengatakan kasus hibah biasanya muncul karena ada masalah di transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dan tidak bebas kepentingan. Unsur ini biasanya banyak dilanggar pada setiap penyaluran bantuan dan kadang-kadang jadi bancakan politik.
Selain itu, kasus korupsi di manapun, menurut Tibiko, biasanya juga tidak berdiri sendiri dan selalu melibatkan banyak pihak. Dalam kasus hibah di Banten, dia mengatakan, penuntasan perkara semestinya tidak berhenti di level bawah, misalkan pesantren atau birokrasi saja.
"Bahwa kuasa pengguna anggaran adalah kepala daerah, kedua proses kebijakan hibah pesantren di daerah ini penanggung jawab adalah pemda. Oleh karena itu sepatunya proses penuntasan kasus perkara ini tidak hanya di level birokrasi bawah, tapi level atas," ujar Tibiko dalam diskusi tema 'Banten dalam Pusaran Korupsi' di Serang, Jumat (28/5/2021).
Penyaluran hibah selalu rentan potensi diselewengkan. Khususnya dalam mekanisme, prosedur dan pendistribusian anggarannya. Apalagi, kasus hibah di Banten sebetulnya bukan yang pertama kali terjadi.
