Hibah Ponpes Dikorupsi, Gubernur Banten Akan Selektif Pilih Penerima

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Selasa, 25 Mei 2021 12:43 WIB
Wahidin Halim
Wahidin Halim (Foto: Pemprov banten)
Serang -

Hibah ratusan miliar dari Pemprov Banten tahun anggaran 2018 dan 2020 jadi bancakan dan telah ada penetapan tersangka dari Kejati. Gubernur Wahidin Halim mengaku mau selektif dalam penyaluran hibah karena anggarannya dikorupsi.

"Kaitan ponpes ke depan kita harus lebih selektif jadi pelajaran. Jangan sampai di bawah ada yang memanfaatkan. Kesra (Biro Kesejahteraan Rakyat) proses karena saya tidak ingin uang sepeserpun jatuh, tapi juga jangan ramai lalu menuding koruptor, kiai tidak ada koruptor," kata Wahidin di Serang, Selasa (25/5/2021).

Gubernur menyebut bahwa anggaran hibah diatur oleh masing-masing dinas dan diproses oleh tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Dari situ, prosesnya kemudian masuk ke RKUA-PPAS kemudian dibahas dengan DPRD hingga disepakati menjadi nota perjanjian hibah.

"Bahwa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang menandatangani dinas masing-masing pejabat sesuai delegasi dari gubernur, kebijakan itu ke semua dinas diberikan hibah. Kalau hibah salah, atau konsepnya tidak sesuai pasti kena poting, evaluasi Kemendagri," ujarnya.

Hibah pun bukan hanya untuk ke pesantren. Hibah ada untuk pengembanga olah raga, kepemudaan, partai politik hingga MUI. HIbah untuk pondok pesantren, juga katanya boleh dan dipayungi oleh undang-undang.

"Jadi ketika dilaksanakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana dinas yang terkait. Makanya diberikan delegasian untuk dinas yang paling tahu," ujarnya.

Gubernur mengaku menghormati penyidikan Kejati atas kasus hibah ini. Tapi, ia mengatakan bahwa kiai tidak terlibat dalam kasus ini kecuali calo. Ia juga menampik dirinya terlibat di kasus ini.

"Kita buktikan sama-sama apakah gubernur terlibat. Jangan main stigmatisasi, nangis kiai itu. Kalau ada itu (korupsi) bukan pada mereka yang punya pesantren. Calo-calo ini tradisi di sini dari jaman dulu, suatu saat akan saya bongkar, biar kalian tahu," ujarnya gubernur," ujarnya.

Penyidikan kasus dana hibah ke pondok pesantren tahun anggaran 2018-2020 oleh kejati Banten telah menetapkan beberapa orang tersangka. Terbaru ada nama eks Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Irvan Santoso dan PNS di Biro Kesra Toton Suriawinata.

Kasus ini juga menyeret oknum pemotong dana hibah di tingkat paling bawah yaitu ES asal Pandeglang, AG honorer di Biro Kesra dan AS salah satu pengurus pondok pesantren di Pandeglang.

Anggaran hibah ke ponpes ini sendiri berjumlah ratusan miliar. Untuk tahun anggaran 2018 total senilai Rp 66 miliar. Jumlah itu diberikan kepada 3 ribu lebih ponpes dengan masing-masing memperoleh Rp 20 juta. Sedangkan pada tahun 2020 anggarannya adalah Rp 117 miliar untuk 4 ribu lebih pesantren dengan nilai penerimaan masing-masing Rp 30 juta.

(bri/mud)