Ragam peristiwa terjadi di Jabar hari ini. Mulai respons kepala daerah menanggapi THR hingga misteri kelumpuhan guru Susan di Sukabumi.
Berikut rangkumannya.
Kelabui Petugas, Travel Gelap Cianjur Bawa Surat Test Antigen Palsu
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Travel gelap di Cianjur diduga menggunakan surat keterangan hasil rapid test antigen asli tapi palsu (Aspal) untuk kelabui petugas perbatasan dan mengangkut pemudik.
Berdasarkan penelusuran detikcom, para driver travel gelap tersebut membuat surat keterangan telah menjalani rapid test antigen dengan hasil negatif tanpa menjalani test terlebih dahulu.
Hal itu juga diakui oleh Omad (bukan nama sebenarnya) driver travel gelap Cianjur, mengaku jika sejak beberapa bulan terakhir dirinya menggunakan surat Rapid Antigen Aspal untuk berpergian ke luar kota, termasuk membawa pemudik.
"Iya pakai surat Aspal. Sekilas tidak akan tahu, karena suratnya memang sama dengan yang dikeluarkan instansi terkait. Tapi sebenarnya palsu karena tidak ada test dulu," ujar Omad, Jumat (30/4/2021).
Menurutnya surat yang otentik dengan kop surat bertuliskan dinas kesehatan dan tandatangan pejabat terkait, cukup untuk membuat travel gelap lolos.
"Karena memang suratnya asli, tapi isinya palsu. Cara ceknya harus langsung ke dinas terkait. Biasanya di perbatasan saat pengecekan itu hanya dilihat punya surat atau tidaknya, tidak sampai dicek ke yang mengeluarkan surat tersebut," kata dia.
Menurut Omad, dirinya mendapatkan surat keterangan Antigen Aspal tersebut dari oknum Dinas Kesehatan. Tarif per surat antigen Aspal berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu.
"Terakhir rekan saya ada yang buat 18 surat, itu beberapa hari lalu untuk membawa pemudik dari luar kota ke Cianjur. Ada juga yang dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata dia.
Tidak hanya untuk driver travel gelap, lanjut Omad, beberapa kali surat tersebut dibuat untuk para pemudik agar bisa lolos di perbatasan, terlebih dengan adanya pengetatan terkait larangan mudik lebaran tahun ini.
"Ada juga pemudik yang pakai (Surat Aspal). Bikinnya kan gampang, hanya kontak orang tersebut nanti dibuatkan dan difotokan hasilnya," kata dia.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Irvan Nur Fauzi, mengatakan pihaknya akan menelusuri kaitan dugaan pembuatan surat keterangan test antigen Aspal di lingkungan intansinya.
"Kita akan telusuri benar atau tidaknya. Kalau memang ada oknum yang bermain, kita akan tindak tegas," pungkasnya.
51 Siswa PKL-Karyawan Objek Wisata di Lembang Positif COVID-19
Kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat kembali mengalami penambahan cukup signifikan setelah ada 51 orang terkonfirmasi positif COVID-19.
Puluhan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut yakni siswa SMK asal Indramayu yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat wisata La Fresa Lembang sebanyak 18 orang. Sementara 33 orang sisanya merupakan karyawan La Fresa.
Kepala Puskesmas Jayagiri Yaniar Ratnadewi mengungkapkan awal mula terpaparnya siswa dan karyawan di tempat tersebut setelah seorang siswa mengeluhkan demam selama tujuh hari disertai batuk dan flu menyerupai sindrome dan anosmia.
"Tanggal 16 April itu seorang siswa berobat ke Puskesmas Jayagiri. Lalu dilakukan pemeriksaan swab test, tanggal 21 April keluar hasil positif," ujar Yaniar saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).
Pihaknya kemudian melakukan tracing untuk mengetahui potensi penyebaran COVID-19. Kemudian diketahui ada sebanyak 18 orang siswa PKL yang ngontrak di rumah penduduk bersama siswa yang terlebih dahulu positif COVID-19 tersebut.
"Pada 23 April kita swab test 13 orang siswa yang masih ada di tempat kos. Karena 5 orang siswa lainnya ternyata sudah dijemput orang tuanya dari Indramayu. Padahal mereka juga menunjukkan gejala terindikasi COVID-19," katanya.
Hasilnya dari 13 orang siswa yang di swab test ada 12 siswa yang positif COVID-19 dan 1 orang negatif. Tanpa sepengetahuan pihak Puskesmas dan La Fresa, mereka pulang ke Indramayu menggunakan mobil travel.
Lalu pada 26 April dilakukan lagi pemeriksaan swab PCR kepada pegawai La Fresa dan 30 orang siswa PKL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 146 orang.
Respons Kepala Daerah soal THR
Kepala daerah akan mendapat jatah tunjangan hari raya (THR) pada lebaran tahun ini. Pemberian THR kepada kepala daerah ini merupakan yang pertama kalinya mengingat tahun sebelumnya, kepala daerah dan wakilnya tidak mendapat THR.
Nantinya uang THR itu akan diberikan kepada panti yatim piatu. Namun Karna tidak akan menginstruksikan wakilnya Tarsono D Mardiana untuk mengikuti langkahnya itu.
"Saya tidak tertarik, kalau pun ada akan saya berikan ke panti yatim piatu. (Untuk wabup) Itu nanti bagaimana beliau," ujar Karna.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku belum tahu soal kepala daerah mendapat tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini. Dia akan berkordinasi dengan Sekda Kabupaten Bandung.
"Saya kordinasi dulu dengan pak Sekda," ucap Dadang kepada detikcom di Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (30/4/2021).
Berkaitan soal aturan tersebut, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana turut berkomentar. Tahun lalu, kepala daerah tidak mendapatkan THR karena kondisi ekonomi di Indonesia terdampak pandemi Corona atau COVID-19. Soal tahun ini kepala daerah kebagian THR, Cellica berkomentar singkat.
"Nanti kita akan komunikasikan dulu, ya. Soalnya ini aturan baru muncul, nanti tanya sekda saja," kata Cellica usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Karawang, Jumat (30/4/2021).
Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan pemberian THR tersebut dinilai wajar, sebab meskipun pejabat daerah tetap memerlukan tambahan untuk menghadapi momentum lebaran.
"Manusiawi, semua memerlukan. Kan bentuk keadilan juga. Daripada korupsi, lebih baik gunakan pendapatan yang halal, kan sudah besar juga ditambah THR. Jadi kalau sudah dapat fasilitas seperti ini masih ada pejabat korupsi, keterlaluan!" kata dia, Jumat (30/4/2021).
Wali Kota Bandung Oded M Danial juga mengaku baru mendengar soal THR. "Belum mendengar," kata Mang Oded sapaan karibnya di Kampus Unpas, Jumat (30/4/2021).
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya belum mengetahui adanya kebijakan mengenai THR untuk para kepala daerah dari pemerintah pusat.
Namun tahun sebelumnya, Herdiat mengungkapkan, tidak pernah ada THR untuk kepala daerah. Sewaktu ditanya apabila THR tersebut ada, apakah akan diambil di tengah situasi pandemi, Herdiat tidak menjawab spesifik akan menerima atau tidak. Dia lebih menyoroti soal gaji kepala daerah yang tidak logis.
"Kalau benar jangan THR, gajinya saja yang bener. Gaji kepala daerah tidak logis. Bupati dan gaji sekda beda jauh, lebih besar sekda," ujar Herdiat saat ditemui usai rakor di Aula Setda Ciamis, Jumat (30/4/2021).
Menanti Hasil Investigasi Penyebab Guru Susan Lumpuh Usai Vaksinasi
Susan (31), guru honorer SMAN 1 Cisolok terbaring lemah di atas pembaringan, posisinya tidak jauh dari ruang tamu rumah. Sejumlah rekan sejawat berkumpul sejak pagi, memberikan semangat untuk perempuan yang sudah mengabdi sebagai pendidik sejak 9 tahun silam itu.
Mata Susan terlihat sayu, untuk bicara saja ia terlihat kelelahan. Tangannya tertahan di depan dada sesekali bergetar. Sesekali ia menggenggam erat tangan Yayu (26) adik kandungnya, air mata menetes ketika menceritakan kisahnya.
"Sekarang sudah bisa melihat walau masih seperti bayang-bayang, tapi tangan masih kaku begitu juga dengan kaki belum bisa bergerak," kata Susan, didampingi adik dan Opi Sulistiwa sang paman, di kediamannya Kampung Pasir Talaga, Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kamis (29/4/2021).
Kelumpuhan dan gangguan penglihatan yang dialami Susan setelah menjalani vaksinasi COVID-19 tahap dua untuk tenaga pendidik pada 31 Maret lalu. Setelah menjalani pengobatan selama 23 hari di RSHS, Susan kini harus berobat jalan satu minggu sekali.
"Harapannya ingin sembuh lagi seperti biasa, enggak mau jadi beban keluarga. Harus sehat lagi, kalaupun nanti ke depannya sehat tapi tidak normal harus bagaimana. Saya seorang guru, harus mendidik anak. Kalaupun saya bisa jalan, kalau tidak bisa masuk seperti biasa. Saya harus bagaimana? Perjalanan saya masih panjang, saya punya keinginan punya cita-cita," kata Susan.
Susan diketahui mengajar seni tari dan budaya di SMAN 1 Cisolok sejak tahun 2012. Genap 9 tahun mengajar, perempuan itu mengaku rindu kembali ke kelas dan memberikan pelajaran kepada anak didiknya lagi.
"Saya seorang guru, harus mendidik anak. Kalau pun saya bisa jalan, kalau tidak bisa masuk seperti biasa. Saya harus bagaimana? Perjalanan saya masih panjang, saya punya keinginan punya cita-cita," ungkap Susan haru, Kamis (29/4/2021).
Harapan dan keinginan Susan sementara terkubur, ia harus memperhatikan kondisi fisiknya yang saat ini masih dalam penanganan pihak medis. "Alhamdulillah, hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sesama guru. Kebetulan menengok ke rumah," katanya.
Selain mengajar di SMAN 1 Cisolok, Susan juga diketahui mengajar di SMPN 2 Cisolok. Yadi Mulyadi teman sejawat Susan mengatakan rekannya itu memiliki karakter yang luar biasa bersemangat dalam mendidik.
"Sebagai guru seni tari dan budaya, bu Susan ini mengajar seluruh kelas di SMAN 1 Cisolok. Orangnya ceria disukai sama anak-anak dan teman-teman sesama guru," ungkap Yadi.
Kepala Puskesmas Cisolok Heri Suherman memastikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sudah maksimal melakukan penanganan terhadap guru Susan yang mengalami kelumpuhan dan gangguan penglihatan usai menjalani vaksinasi tahap kedua.
Heri menjelaskan posisinya adalah sebagai Kepala Puskesmas dan mewakili Dinas Kesehatan. Ia juga memastikan kasus yang dialami Susan sudah didengar dan akan mendapat perhatian dari mulai kepala dinas kesehatan hingga bupati.
"Informasi sudah sampai ke beliau dan dalam hal ini juga termasuk Insya Allah kami akan membantu semaksimal mungkin sesuai aturan akan mempermudah prosesnya. Sesuai harapan dari pihak keluarga ingin sembuh ingin sehat kembali. Seperti dari penanganan awal, dari Puskesmas kemudian ke RSUD Palabuhanratu, langsung ke RSHS Bandung tentu ini penanganan yang sangat-sangat luar biasa," papar Heri.
Kelompok Kerja (Pokja) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Sukabumi angkat bicara terkait kasus yang menimpa Susan. Ketua Pokja KIPI Kabupaten Sukabumi Eni Rahmawati mengatakan kasus yang dialami Susan baru pertama kali terjadi di Kabupaten Sukabumi.
"Saya sudah belasan tahun pegang Pokja KIPI, baru sekarang ada kasus seperti ini. Dari Prof Kusnandi dari komda juga menyebut ini kasus yang sangat jarang. Maknya melibatkan banyak orang untuk investigasinya," kata Eni kepada detikcom, Kamis (29/4/2021).
Pokja KIPI masih menelusuri mendalam berkaitan hal-hal dialami guru Susan. Hingga kini pihaknya belum mendapat laporan kaitan investigasi yang dilakukan oleh para ahli tersebut.
"Saya kan di Pokja KIPI Sukabumi, sampai hari ini belum mendapat tembusan laporan dari komda maupun komnas hasil investigasi dari para ahli. Biasanya kalau sudah selesai investigasinya, komnas atau komda paling rendah itu mengeluarkan pers rilis atau surat laporan yang menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi dengan pasien yang mengalami KIPI," tutur Eni.
"Tanggal 29 April keluar hasil 33 staf La Fresa dan 5 orang siswa PKL positif COVID-19. Karena mess La Fresa tidak cukup untuk isolasi mandiri, akhirnya 5 siswa dan 3 orang staf dievakuasi ke Secapa AD," pungkasnya.
Ganjil Genap Kembali Diberlakukan di Kota Bogor
Kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor kembali diberlakukan pada akhir pekan ini. Ganjil genap diberlakukan hanya dua jam saja, yakni mulai pukul 15:30 WIB-17:30 WIB di jalur Sistem Satu Arah (SSA) atau lingkar Kebun Raya Bogor.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, sistem ganjil genap diberlakukan sebagai upaya menekan mobilitas warga yang biasanya meningkat setiap menjelang buka puasa. Hal ini sekaligus upaya untuk menekan laju kasus positif COVID-19 di Kota Bogor yang belakangan meningkat.
"Kita melihat harus ada langkah cepat untuk mengingatkan lagi warga Kota Bogor agar jangan terlena, ini belum selesai COVID-nya. Ini kita lihat tempat-tempat buka puasa sudah mulai penuh sama orang bukber (buka bersama)," kata Bima Arya di Tugu Kujang, Jum'at (30/4/2021) sore.
"Kita ingatkan lagi, apalagi di sekeliling pusat kota ini mulai penuh, mulai padat (setiap jelang buka puasa), oleh karena itu Satgas COVID-19 Kota Bogor memutuskan menerapkan kembali ganjil genap," imbuh Bima didampingi Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro dan Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel inf Robby Bulan.
Aturan ganjil-genap kali ini tidak diberlakukan di seluruh ruas jalan di Kota Bogor seperti sebelumnya. Akan tetapi hanya diberlakukan di seputar jalur lingkar Kebun Raya Bogor, yang meliputi jalan Otista, Jalan Ir Juanda hingga Jalan Jalak Harupat (kawasan lapangan sempur).
"Tetapi (pemberlakuan ganjil genap) cuma dua jam saja, mulai jam 15:30 WIB - 17:30 WIB dan diberlakukan di jalur SSA (sistem satu arah)," imbuhnya.
Seperti aturan sebelummya, kebijakan ganjil-genap Kota Bogor tidak berlaku bagi pelayan publik, warga dengan keperluan darurat, anggota TNI-Polri yang bertugas, ojek online, ambulan dan pemadam kebakaran.
"Ganjil genap ini mulai diberlakukan besok, besok itu tanggal ganjil maka kendaraan yang boleh melintas kendaraan dengan nopol ganjil," kata Bima.