Usut Korupsi Soal Ujian Madrasah Rp 16 M, Kejati Jabar Periksa 21 Saksi

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 28 Apr 2021 16:45 WIB
Poster
Ilustrasi kasus korupsi (Ilustrator: Edi Wahyono)
Bandung -

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat masih mengusut kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) soal ujian madrasah senilai Rp 16 miliar. Puluhan saksi sudah diperiksa..

"Total saksi yang sudah diperiksa di perkara itu lebih dari 21 (saksi) sampai hari ini," ujar Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil kepada detikcom, Rabu (28/4/2021).

Dodi mengatakan saksi-saksi yang diperiksa itu termasuk yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut. Mereka rata-rata berasal dari kelompok kerja Madrasah (KKM) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Jabar.

"Mereka berasal dari masing-masing dari kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah dan Ibtidaiyah. Jadi masing-masing kelompok kerja ada tiga orang," kata Dodi.

Ia menjelaskan saksi yang diperiksa kemungkinan bakal bertambah. Bahkan, tak menutup kemungkinan pihak dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat juga turut diperiksa.

"Itu akan terus bertambah karena saksi ini berasal dari seluruh Jawa Barat Kabupaten dan Kota. Masih akan panjang pemeriksaan, sekaligus pejabat Kanwil Kemenag Jawa Barat," tutur Dodi.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tengah mengusut dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Jawa Barat. Total nilai kerugian akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp 16,6 miliar lebih.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Riyono menjelaskan kasus dugaan korupsi dana BOS ini terjadi di dua tingkatan Madrasah yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) seluruh Jawa Barat. Dugaan korupsi itu dilakukan dalam pengadaan soal-soal ujian tahun ajaran 2018 lalu.

Dalam kasus ini, ada selisih anggaran yang termasuk kerugian negara. Berdasarkan audit investigasi yang dilakukan Irjen Kemenag, kata Riyono, kerugian ditaksir Rp 16,6 miliar. Jumlah ini terdiri dari selisih di tingkat MI sebesar Rp 6,2 miliar dan di tingkat MTs sebesar Rp 10,4 miliar.

(dir/bbn)