Tersangka KPK, Ade Barkah Tak Jadi Ketua Golkar Jabar Sejak Februari

Yudha Maulana - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 09:40 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily
Ace Hasan (Foto: Jefrie Nandy Satria/detikcom).
Bandung -

Ade Barkah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap proyek di Indramayu. Dia juga sejak 9 Februari 2021 sudah tak lagi menjadi Ketua DPD Golkar Jabar.

Posisinya itu telah digantikan oleh Ace Hasan yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Jabar. "Pertama, tentu kami sangat prihatin atas ditetapkannya Ade Barkah dan Aisyah oleh KPK sebagai tersangka terkait dengan kasus di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejauh ini keduanya koorporatif dengan KPK dalam menjalani proses hukum," ujar Ace saat dihubungi detikcom, Jumat (16/4/2021).

Ace mengatakan, penonaktifan Ade Barkah dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar agar yang bersangkutan lebih fokus menjalani masalah hukum yang dijalaninya.

"Sejak tanggal 9 Februari 2021, Ade Barkah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. DPP Partai Golkar telah menunjuk saya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Kebijakan penonaktifan Ade Barkah ini dilakukan sebagai langkah agar lebih fokus pada masalah hukum yang dijalaninya," kata Ace.

Sebelumnya KPK menetapkan anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 Ade Barkah dan eks DPRD Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap dari pengusaha terkait proyek di Indramayu.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, pihaknya telah menemukan fakta-fakta hasil penyidikan dan persidangan, yang mengarah ada keterlibatan pihak Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani.

Lili mengatakan perkara ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2019 di Indramayu. Pada saat itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Supendi; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Omasryah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono; dan pihak swasta, Carsa ES. KPK saat itu juga menyita uang terkait perkara sebesar Rp 685 juta.

"Perkara ini adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain itu, KPK menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta," kata Lili.

Ade dan Siti dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lili mengatakan Ade dan Siti diduga menerima suap untuk memastikan usulan dari Carsa ES disetujui.

Usulan itu terkait proyek jalan di Kabupaten Indramayu, yang anggarannya berasal dari Provinsi Jabar. Ade dan Siti diduga membantu memuluskan usulan yang diajukan Carsa di DPRD Jabar. Atas upaya Ade dan Siti, Carsa kemudian mendapat proyek senilai Rp 160,9 miliar.

"Dalam rangka memperjuangkan proposal tersebut, ABS dan STA beberapa kali menghubungi Bappeda Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu," ucapnya.

Carsa ES kemudian diduga menyerahkan uang Rp 750 juta ke Ade. Sementara Siti diduga menerima suap Rp 1,05 miliar. Keduanya kini telah ditahan.

Simak juga Video "Luhut: KPK Ini Super Sakti, Tapi OTT Nggak Bikin Jera!":

[Gambas:Video 20detik]



(yum/mso)