Kejaksaan Wanti-wanti Calon Pilkades di Majalengka Tak Politik Uang

Bima Bagaskara - detikNews
Selasa, 06 Apr 2021 19:28 WIB
Ilustrasi money politics
(Foto: Ilustrasi oleh Basith Subastian)
Majalengka - Kabupaten Majalengka bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 127 desa pada bulan Mei mendatang. Segala persiapan untuk melancarkan pesta demokrasi tingkat desa itu juga sudah mulai dilakukan.

Salah satunya adalah memberikan edukasi kepada para calon kepala desa atau kuwu yang akan berkompetisi di Pilkades nanti untuk tidak memainkan politik uang. Hal itu pun menjadi perhatian khusus dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka.

"Penyelenggaraan pesta demokrasi di desa dalam Pilkades nanti para calon kuwu agar tidak melakukan politik uang," tegas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka Dede Sutisna dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (6/4/2021).

Selain mengingatkan calon kuwu agar tidak memainkan politik uang, Dede juga meminta para kuwu petahana untuk tidak menggunakan fasilitas pemerintah.

"Kuwu incumben juga jangan menggunKan fasilitas pemerintah serta tidak mengklaim program pemerintah sebagai program calon Kades," ujarnya.

"Harapannya agar penyelenggaraan Pilkades bisa dilaksanakan dengan damai dan para calon kuwu yang ikut serta siap kalah dan siap menang," imbuh Dede.

Sebelumnya Bupati Majalengka Karna Sobahi juga mengungkapkan seluruh pembiayaan Pilkades akan ditanggung oleh pemerintah daerah dari dana APBD sebesar Rp 6,8 miliar.

Nantinya panitia pelaksana Pilkades dilarang memungut biaya kepada para calon kepala desa. Untuk memastikan hal itu tidak terjadi, pemerintah telah meminta kepolisian dan kejaksaan untuk mengawasi.

"Pembiayaan pilkades dibebankan biaya sepenuhnya kepada APBD mulai dari pembuatan TPS, honor kertas suara semua dari APBD. Jika ada kekurangan diserahkan kepada APBDes. Bisa refokusing sekarang," ujar Karna, Rabu (3/3/2021).

"Oleh karena itu dilarang panitia Pilkades memungut dana kepada calon, kalau dulu boleh sekarang dilarang. Saya sudah minta ke Kapolres dan Kajari untuk menindaklanjuti jika ada panitia yang memungut biaya kepada calon," pungkasnya. (mud/mud)