.webp)
Pemerintah saat ini sedang mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menggenjot transaksi ekonomi digital khususnya di Jawa Barat melalui Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI).
Secara nasional, kegiatan tersebut bertajuk 'Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia' yang berlangsung mulai 5 sampai 8 April 2021. Sementara di Jabar, FEKDI ini masuk dalam bagian integral kegiatan Gernas Bangga Buatan Indonesia dan Karya Kreatif Jabar 2021.
"Ini juga menjadi bagian penting dari strategi untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta untuk mendukung pencapaian visi Jawa Barat sebagai provinsi digital," kata Kepala BI Jawa Barat Herawanto di Mexi's Resto, Kecamatan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Senin (5/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan festival ini dinilai dapat meningkatkan pemahaman terkait pentingnya digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif untuk perekonomian. Pada pembukaan FEKDI hari ini, diikuti oleh 2.000 orang dan 500 platform digital secara online.
Sementara itu, festival ekonomi digital Jabar rencananya akan dilaksanakan pada 9 April 2021 di Garut, Jawa Barat. Hera mengatakan festival itu pun memperkuat visi Jabar sebagai provinsi digital.
"Dalam konsep digitalisasi holistik tersebut digitalisasi pembayaran menjadi salah satu entry point penting dalam mendorong ekosistem digital menjadi semakin luas dan terintegrasi. Jika dikaitkan dengan upaya pemulihan ekonomi secara sinergis melalui pendekatan pentahelix, maka perlu penguatan kelembagaan sebagaimana amanah dari Keppres No.3 Tahun 2021," jelasnya.
Senada dengan Keppres nomor 3 tahun 2021 tersebut, pihaknya pun akan mendeklarasikan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) khusus di wilayah Jabar.
Nantinya, TP2DD memiliki tugas dalam menetapkan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah, yang kemudian mengoptimalkan pendapatan dan kesehatan fiskal daerah serta menghindari kebocoran pendapatan asli daerah.
Dalam jangka panjang, kata Hera, TP2DD akan menjadi pihak yang memastikan percepatan dan perluasan digitalisasi secara menyeluruh di masyarakat, lingkungan usaha kecil dan usaha besar hingga lingkungan konsumen.
"Digitalisasi tersebut dapat membentuk daya tahan dan daya saing yang tinggi bagi para produsen serta kenyamanan dan keamanan bagi para konsumen, baik di saat pandemi maupun setelah masa pandemi usai," pungkasnya.
Simak juga 'Jokowi: Perdagangan Digital Adalah Sebuah Keharusan':
