Sektor industri musik, film dan game merupakan startup yang profitable di Indonesia. Pasalnya, peminat tiga bidang tersebut sangat banyak di Indonesia yang berpenduduk 270 jiwa ini.
Direktur Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Kreatif Digital Kemenparekraf Muhammad Azhar Iskandar Zainal mengatakan, walau demikian geliat ekonomi kreatif di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
World Bank mencatat, ekonomi kreatif Indonesia berada di angka 50 besar."Indonesia masih jauh dari ideal kuantitas developernya. Untuk ini pemerintah sudah, berikan banyak dorongan dan bantuan pada developer aplikasi," ujar Azhar di Baperekraf Developer Day (BDD) di Kota Bandung, dalam rilis yang diterima Minggu (4/4/2021).
Oleh karena itu, dalam BDD 2021 pemerintah memberikan pendampingan untuk agar start up bisa menambah kemampuan, khususnya di bidang sumber daya manusia (SDM). Ajang ini pun membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari perusahaan start up.
"BDD ini kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri. Tapi ini tidak cukup, bukan hanya dari pemerintah, anggaran kita juga terbatas makanya kita minta dorongan dari beberapa pihak lain," tuturnya.
CEO Dicoding Narendra Wicaksono mengatakan, untuk mewujudkan perubahan positif menuju industri kreatif skala global diperlukan adaptasi dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkatan SMA/SMK.
"Banyak SDM tidak terserap karena kurikulum. Jadi ada yang hanya mengajar fundamentalnya saja, input mahasiswa bagus. Tapi kalau orang dari nol, harus praktik langsung, BDD ini kita ajarin semua," ujar Narendra.
Di samping itu, salah satu cara untuk bisa masuk ke dalam cakupan global, faktor bahasa pun menjadi salah satu faktor fundamental yang tak boleh dilupakan. Narendra mengatakan, banyak SDM yang memiliki keahlian hebat tapi terkendala bahasa.
"Saya punya lulusan decoding, saya kirimkan ke salah satu perusahaan, sudah lolos, tapi mengundurkan diri karena enggak bisa bahasa Inggris," katanya.
Ia berharap agar persoalan dasar ini bisa diberikan solusi oleh pemerintah. Pemerintah harus bisa menyederhanakan kompetensi kurikulum untuk dunia start up.
"Kurikulum kita harus update dengan bahasa Indonesia, jadi dari Inggris kita Indonesia-kan," kata dia
(yum/mud)
