Bandara Kertajati Jadi Bengkel Pesawat, DPRD: Pemprov Jabar Tak Punya Kewenangan

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jumat, 02 Apr 2021 12:48 WIB
Bandara Kertajati Majalengka
Bandara Kertajati Majalengka (Foto: Bima Bagaskara/detikcom)
Bandung -

Pemerintah memproyeksikan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, menjadi bengkel pesawat atau Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO). DPRD Jawa Barat menilai dengan keputusan itu Pemprov Jabar sudah tak memiliki kewenangan atas bandara tersebut.

"Pemerintah Pusat mau menjadikan Bandara Kertajati sebagai apapun, ya terserah mereka. Pemprov Jabar sama sekali sudah tidak memiliki kewenangan apapun atas Bandara Kertajati sejak UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya kepada detikcom, Jumat (2/4/2021).

Menurut Asep, secara normatif seharusnya kewenangan Bandara Kertajati pun diserahkan ke pemerintah pusat. Namun yang menjadi persoalan, kata Asep, urusan keperdataan bandara itu harus diselesaikan. Sebab, Bandara Kertajati saat ini masih dikelola Pemprov Jabar melalui PT BIJB.

"Hanya persoalan mendasarnya kan ada problem keperdataan yg harus juga diselesaikan ketika Bandara Kertajati itu masih dikelola oleh Pemprov Jabar yg dalam hal ini oleh PT BIJB sebagai BUMD Pemprov Jabar yang memiliki hutang kepada konsorsium krediturnya. Apakah penyerahan pengelolaan bandara Kertajati dari Pemprov Jabar ke Pusat itu pun sekaligus menyerahkan pula utang-utangnya PT BIJB?" tuturnya.

Di sisi lain, menurut Asep, apabila kewenangan Bandara itu diserahkan ke pusat, sebagai bagian dari Jawa Barat merasa ada hal yang kurang berkenan. Di mana dalam proses pembangunannya, banyak anggaran yang digelontorkan melalui dana APBD.

"Sebagai bagian dari Pemprov Jabar, kita pasti nyesek juga, sudah menyediakan dan membebaskan aset untuk keperluan lahan bandara dan aerocity, menggelontorkan uang dari APBD sampai BUMD pun diijinkan untuk meminjam uang demi mewujudkan mimpi besar membangun bandara kebanggaan rakyat Jabar dengan kemampuan mandiri," ujar Asep.

Sebelumnya, pemerintah akan mengembangkan bisnis nonpenumpang di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Salah satunya adalah bisnis perawatan pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).

Rencana itu sudah disepakati dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pengembangan bandara yang dikenal juga dengan sebutan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) itu. "Paling strategis kita mengusulkan agar Kertajati difungsikan pada fungsi-fungsi yang lain yaitu MRO," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dilansir dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/3).

(bbn/bbn)