Dilaporkan ke Kejaksaan Sukabumi, Kades Ridogalih Audiensi dengan Warga

Syahdan Alamsyah - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 15:04 WIB
Aparat kewilayahan Desa Ridogalih Sukabumi dilaporkan warganya ke Kejaksaan
Aparat kewilayahan Desa Ridogalih Sukabumi menggelar musyawarah usai dilaporkan warganya ke Kejaksaan (Foto: Syahdan Alamsyah)
Sukabumi -

Puluhan pengurus RT, RW dan tokoh masyarakat di Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi menggelar musyawarah evaluasi BLT-DD tahun 2020 pasca adanya informasi pelaporan ke Kejaksaan Kabupaten Sukabumi oleh beberapa orang warga.

Dalam kegiatan itu, aparat desa menunjukkan beberapa tulisan dari salah satu media yang menyebut ada penyelewengan penggunaan BLT-DD tahun 2020.

"Dari pemberitaan ini kita bisa tahu apa yang terjadi beberapa waktu lalu, pengelolaan BLT-DD tahun 2020 dianggap ada penyelewengan. Sementara kami pihak desa sejak awal sudah mewanti-wanti agar pembagian BLT-DD harus sesuai, itu dil uar dari kebijakan kami," kata Kades Ridogalih Desi di hadapan warganya, Kamis (1/4/2021).

Desi mengatakan ada kebijakan lokal yang terpaksa uang yang seharusnya diterima total Rp 2,7 juta per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akhirnya oleh pihak RT dan RW dibagikan lagi kepada warga lainnya yang berhak menerima namun tidak tercatat sebagai KPM dengan jumlah bervariasi sesuai pemberian dari KPM.

Desi menegaskan hal itu ada kebijakan masing-masing penerima yang kemudian melakukan pertemuan lagi dengan masyarakat penerima atau yang terdata sebagai KPM.

"Pihak RT dan RW kemarin menjelaskan ada berita acara yang dibuat terkait kebijakan itu, kami juga ingin memastikan RT dan RW menyiapkan semuanya. Mereka sempat emosi dengan adanya tudingan yang diarahkan ke kami, namun kami upayakan semuanya diredam dan intinya mereka siap mempertanggungjawabkan hal itu bahkan siap menghadirkan warga yang berstatus KPM dan bukan kapanpun dibutuhkan," ujar Desi kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Menurut Desi selain evaluasi BLT-DD tahun 2020, pihaknya juga menggelar persiapan pembagian BLT-DD di tahun 2021. "Kami evaluasi kemudian dijadikan bahan perencanaan untuk tahun ini, pembagian BLT-DD selanjutnya," sambung Desi.

Sementara itu Abun Saepudin ketua RW 01 membenarkan sejak awal Kades Ridogalih memang tidak merestui pembagian rata uang BLT-DD kepada masyarakat dan tetap kepada jumlah awal penerima 262 KPM.

"Bu kades (sejak awal) memang meminta pembagian hanya kepada 262 KPM, saat musyawarah di desa kan ternyata banyak yang mau dapat (BLT-DD). Karena warga itu kan bukan 262 orang saja tapi ada ribuan, nah mereka itu tidak mau tidak terbagi semuanya harus dibagi rata. Iya itu (keputusan) masyarakat, RT RW juga sebenarnya tidak itu permintaan masyarakat semua," jelas Abun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana mengatakan aturan soal pembagian BLT-DD sebenarnya sudah jelas. Pihak desa memiliki kewajiban memvalidasi dan memverifikasi.

"Memvalidasi kalau ada KPM sudah berubah status, sudah pindah, sudah meninggal boleh diganti. Tetapi melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), KPM tidak boleh berubah kecuali meninggal, berubah status atau menerima bantuan dati sumber lain, itu harus diganti melalui musdesus," kata Thendy.

Menurut Thendy, tiap RT hanya menjalankan instruksi dari pihak desa sesuai aturan."KPM berhak menerima sekian rupiah, tapi kalau misalnya KPM menerima kemudian yang bersangkutan ikhlas kasih ke tetangga bukan urusan kades bukan urusan kita. Kalau misalnya membagi lagi urusan yang bersangkutan yang meberima BLT-DD," pungkasnya.

Tonton juga Video: Korupsi Dana Desa, PLT Kades Bontoloe Takalar Ditangkap

[Gambas:Video 20detik]



(sya/mud)