Ahli ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyaki turut menanggapi kejadian kebakaran kilang minyak Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Senin (29/3) dini hari. Menurutnya, kejadian tersebut tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi pasokan BBM ke masyarakat.
Hal tersebut berdasar pada analisisnya dalam tiga kilang dengan kapasitas daya tampung minyak. Dia mengatakan, kapasitas produksi kilang minyak Pertamina Balongan selama ini mencapai 125 ribu barel per hari.
Lebih lanjut, disrupsi produksi akibat peristiwa kebakaran tersebut sekitar 10-15 %, artinya sekira 12 ribuan barel produksi yang mengalami disrupsi. "Tiga kilang itu berarti sekitar 10 -15 persen, secara makro tidak mengalami disrupsi. Itu masih bisa ditangani Pertamina," kata Yayan dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (31/3/2021).
Dia menuturkan, disrupsi tersebut dapat berpengaruh jika terjadi di atas 50%. Artinya, kata dia, pasokan BBM pasca terbakarnya tiga kilang dapat dipastikan aman hingga masa setelah lebaran Idul Fitri.
"Kalau kerusakannya di atas 50 persen saya kira baru bisa terdampak," tuturnya.
Namun tak dapat dipungkiri, kilang minyak Pertamina Balongan dinilai sangat krusial dalam menjaga stabilitas energi nasional. Melalui kejadian ini, dia berharap pemerintah mulai serius membangun infrastruktur baru di sektor energi.
Yayan yang juga berprofesi sebagai Dosen Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ini menuturkan, pemerintah seyogyanya mulai berpikir untuk mengalokasikan infrastruktur baru di bidang energi. Saat ini di pulau Jawa sendiri baru ada tiga kilang minyak Pertamina yang beroperasi.
Idealnya, kata dia, perlu ada penambahan kilang minyak baru yang mulai dibangun, baik di Jawa maupun di luar Jawa. "Ini menjadi stimulan agar kebutuhan infrastruktur khusus untuk energi segera dieksekusi," imbuh Yayan.
Menurutnya, upaya penguatan infrastruktur energi perlu diprioritaskan demi mendukung stabilitas harga energi di Indonesia. Dia mengatakan, ini dikarenakan energi menjadi barang konsumsi publik yang perlu dijaga stabilitasnya.
"Kalau barang publik, berarti kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang itu bisa diakses masyarakat. Artinya harganya harus efisien, masyarakat mampu beli, dan barangnya harus terus ada," pungkasnya.
(mud/mud)
