KPK Didesak Segera Umumkan Tersangka Kasus Pengadaan Barang COVID-19 di KBB

Bandung Barat -

Forum Peduli Bandung Barat (Forbat) menuntut KPK segera menyebutkan nama orang-orang yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Hal tersebut lantaran selama ini KPK terkesan terlalu berhati-hati lantaran belum juga mengumumkan siapa saja yang terlibat hingga akhirnya opini liar bergulir di kalangan masyarakat Bandung Barat.

Terbaru tiga orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dilarang bepergian ke luar negeri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surat pelarangan itu sudah dikirim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka kepentingan pemeriksaan kasus tersebut. Namun tidak disebutkan siapa saja namanya.

"Pencekalan itu kan salah satu SOP KPK untuk memperlancar pemeriksaan. Hanya saja masalahnya Jubir KPK tidak mau menyebutkan nama. Ini akan jadi polemik di masyarakat, jadi opini liar," ungkap Suherman kepada wartawan, Selasa (30/3/2021).

Pada prinsipnya, ia mengapresiasi apa yang sedang dilakukan KPK saat ini. Namun tidak terbukanya KPK membuat pihak terperiksa yang belum tentu terlibat langsung dalam perkara tersebut bisa disudutkan.

"Saya paham ada SOP yang harus dilaksanakan. Tapi ini makin liar, semakin aneh. Kita kasihan ke orang-orang yang diperiksa, nantinya malah muncul stigma yang lain-lain padahal belum tentu terlibat," jelasnya.

Perihal sprindik yang beredar dan mencatut nama Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa serta dari pihak swasta Totoh Gunawan dirinya mengisyaratkan surat tersebut memang benar adanya.

"Kalau memang hoaks atau tidak benar logikanya kan nama-nama itu (bupati dan anaknya) tinggal lapor polisi atau klarifikasi bahwa itu hoaks, saya tidak terlibat. Termasuk KPK, tapi ini kan adem-adem saja," ujarnya.

Agar kasus ini semakin terang dalam waktu dekat ini pihaknya akan datang langsung ke Jakarta. Ia mendesak KPK untuk segera mengumumkan nama-nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.

"Kita mendesak secepatnya mengumumkan nama tersangka agar tidak terjadi polemik liar di masyarakatKBB," tegasnya.

Simak video 'Saat Geledah Rumah Bupati Bandung Barat, KPK Selidiki Pengadaan Barang Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]

Aa Umbara Muncul di Publik Setelah 2 Pekan Menghilang

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat Asep Ilyas menjelaskan perihal Bupati Aa Umbara yang bisa melantik JPTP di tengah perkara dugaan korupsi bansos COVID-19 yang saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan oleh KPK.

"Dalam UU 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dimana dalam pasal 65 ayat 3 di sana disampaikan bahwa tugas wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dilarang ketika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan. Saat ini sesuai dengan anggapan dari Ketua Pansel juga azas praduga tak bersalah sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap atau inkrah," ungkap Asep Ilyas.

Dirinya menyebut proses pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat telah menerima rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kalo untuk prosedur secara administrasi kita cukup rekomendasi dari KASN sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya proses tahapan seleksi terbuka. Kuncinya itu sepanjang belum inkrah, berarti diberikan kewenangan," terangnya.

Dirinya mengatakan jika perkara yang menjerat Bupati Aa Umbara sudah inkrah hal itu tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Bandung Barat.

"ASN ini independen kita menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang diemban. Terlepas dari pada itu kita fokus saja dengan tugas dan fungsi masing-masing," tandasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya