Bupati Karawang Minta Wacana Impor 1 Juta Ton Beras Dikaji Ulang

Bupati Karawang Minta Wacana Impor 1 Juta Ton Beras Dikaji Ulang

Yuda Febrian Silitonga - detikNews
Kamis, 18 Mar 2021 21:00 WIB
Pemerintah berencana impor beras 1 juta ton. Dirut Perum Bulog Budi Waseso pun buka-bukaan soal kondisi ratusan ribu ton beras impor yang belum terpakai.
Ilustrasi (Foto: Pradita Utama)
Karawang -

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meminta pemerintah pusat untuk evaluasi, dan mengkaji ulang terkait kebijakan impor beras. Hal ini merespon berbagai penolakan dari para pedagang beras di Karawang.

Cellica mengatakan saat ini para petani resah dengan rencana impor beras pemerintah pusat.

"Banyak petani, dan pedagang beras resah atas rencana impor beras oleh pemerintah pusat," katanya saat dikonfirmasi melalui gawai, Kamis (18/3/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tambahnya, saat ini tentunya, pemerintah merespon aspirasi dari para petani, dan pedagang beras.

"Saya tentunya, merasakan apa yang dirasakan petani, dan pedagang, besar harapannya, kami pemerintah daerah meminta pemerintah pusat untuk evaluasi, dan mengkaji ulang terkait kebijakan impor beras," katanya.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, Ketua Pedagang Beras Pasar Johar, Karawang, Sri Narbito menyebut rencana impor beras menjelang musim panen tidaklah tepat. Sebab, hal itu akan menyebabkan harga beras dan gabah turun.

"Ya tentu saja (menolak). Karena dampaknya menurunkan harga. Kalau pemerintah perlu untuk stabilisasi harga okelah. Tapi saat ini tidak tepat, karena harga sudah mulai turun," ungkap Sri saat ditemui di kantornya.

Kata dia, kondisi saat ini, musim panen telah dimulai diberbagai daerah.

"Saat ini, panen sudah mulai seperti di Demak misalnya sudah panen sejak pertengahan Februari 2021. Kemudian disusul Indramayu dan sebentar lagi Karawang," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, polemik impor beras ini sebenarnya setiap tahun selalu mencuat. Namun, dirinya belum mengetahui alasan pemerintah terkait impor beras.

"Setiap tahun pasti mencuat masalah impor beras, tapi saya pun tidak tahu alasan pemerintah mengimpor beras," jelasnya.

Lihat juga Video: Prabowo Singgung Impor Beras, Jokowi Santai

[Gambas:Video 20detik]



Padahal lanjutnya, dari 4 tahun terakhir, pemerintah dinilainya berhasil menstabilkan harga beras, dan stok ketersediaan beras dalam negeri mencukupi.

"Kalau dilihat dari 4 tahun terakhir, pemerintah menurut saya berhasil menstabilkan harga beras, terutama di bulan-bulan yang bergejolak, Desember dan Januari, dengan mampu mengendalikan stok. Tapi entah harus mengimpor, jadi data yang sebenarnya itu seperti apa saya tidak tahu," jelasnya.

Lanjutnya, jika beras impor beredar di masyarakat, bisa dipastikan beras lokal akan kalah bersaing.

"Memang kalau melihat kualitas beras di kita dengan impor itu memang berbeda , soal spesifikasinya. Biasanya dari kadar airnya, dan mutu berasnya. Kita lebih rendah dibanding beras impor yang kuat untuk disimpan atau dijadikan stok. Secara otomatis akan kalah bersaing," jelasnya.

Selain itu, sebagai pedagang beras tentunya tidak ingin mengalami penurunan harga, ketika harga beras impor lebih murah. Jika harga cenderung turun, biasanya pedagang mengurangi pembelian beras. Akibatnya beras menumpuk di penggilingan.

"Karena beras banjir di pasar, harga turun, cenderung turun dan turunnya agak banyak. Yang bulan lalu dijual Rp 8.800 ribu sekarang Rp 7.800.000," ungkapnya.

Ditempat yang berbeda, Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Karawang, Yanto Nurdianto mengatakan stok beras di Karawang tercukupi dalam jangka satu tahun ke depan.

"Stok yang ada di Bulog, sebelum adanya penyerapan gabah petani di tahun 2021 ini, memang stoknya masih cukup banyak, kurang lebih 24 ribu ton. Kalau kita bandingkan dengan rencana penyaluran Bulog atau dinamakan dengan Ketersediaan Pangan, dan Stabilisasi Harga (KPSH), untuk Karawang pada tahun 2021 itu sebanyak 22 ribu ton, dan beras cadangan dari pemerintah untuk darurat itu ada 100 ton. Jadi, bisa dikatakan setahun ke depan itu aman," jelasnya.

Lanjutnya, kondisi aman tersebut, karena rata-rata dibagi setiap bulan itu 800 sampai dengan 2.000 ton.

"Rata-rata dibagi setiap bulan itu 800 sampai dengan 2.000 ton, itu pun dibutuhkan kalau harga melonjak," tandasnya.

Halaman 2 dari 2
(mud/mud)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads