.webp)
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memecat 17 ketua DPC Demokrat yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar Asep Wahyu Wijaya memastikan tidak ada ketua dan pengurus DPC yang hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Dari pengurus tidak ada sama sekali, pasti. Kalau kader kecebong enggak tahu, pecahan botol enggak tahu, banyak juga kan di setiap partai yang kaya gitu," kata Asep via sambungan telepon, Rabu (10/3/2021).
Asep memastikan 27 ketua DPC Demokrat Jabar masih bersama AHY. "Enggak ada, saya pastikan itu," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan 27 ketua DPC Demokrat Jabar. "Sudah kita monitor, sehari sebelum KLB ilegal itu," ujar Asep.
Selain itu, Asep pastikan markas DPC Demokrat Jabar masih dalam penguasaan pengurus sah. "Enggak ada, seluruh markas, seluruh kantor DPC, itu dalam penguasaan penuh pengurus partai yang sah di bawah kepemimpinan mas AHY," katanya.
Ia menegaskan pihaknya sudah menyerahkan berkas legal standing kepada Kanwil Kemenkum HAM Jabar. "Prinsipnya bahwa kita menyerahkan tentang legal standing, kita menyerahkan surat-surat dan berkas yang berkaitan dengan legal standing DPD Partai Demokrat Jabar, ini lho kami yang disahkan oleh ketua umum. Kami tidak datang ke KLB, kami berharap bahwa tidak ada yang boleh dan berhak mengklaim KLB kemarin," tutur Asep.
DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi memastikan tidak ada kadernya yang membelot dan mengikuti hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Tidak ada anggota atau kader yang ikut atau mengikuti hasil KLB Sibolangit, kami tetap fatsun kepada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kita beserta jajaran cukup prihatin dan menolak keras tentunya pelaksanaan KLB di Sibolangit," ucap Wakil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi.
Badri mengatakan KLB tersebut abal-abal tanpa dasar. Menurutnya, secara aturan AD/ART tahun 2020 hasil kongres ke-5 mengatakan bahwa KLB itu harus seizin mahkamah partai atau majlis tinggi partai atau juga 2/3 dari ketua DPD se-Indonesia, termasuk setengah dari para ketua DPC se-Indonesia.
"Artinya bahwa dari proses itu saja tidak memenuhi syarat. Artinya KLB di Sibolangit ini benar-benar abal-abal, tanpa dasar dan tanpa aturan, serta tidak punya etika politik yang baik.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi A Yamin berharap pemerintah tidak mengesahkan KLB tersebut melalui Kemenkum HAM. "Kami Demokrat tetap solid dengan kepemimpinan AHY dan tetap setia menjaga marwah partai. Sebab kepimpinan AHY adalah yang legal sesuai hasil kongres, lalu harapan saya pemerintah tidak mendukung dan mengesahkan KLB abal-abal tersebut,"ucap Yamin.
