Mahasiswa Protes Anggaran Perjalanan Dinas Rp 89 M Pemkab Pandeglang

Rifat Alhamidi - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 19:59 WIB
Mahasiswa menggelar aksi penolakan anggaran perjalanan dinas Pemkab Pandeglang
Mahasiswa menggelar aksi penolakan anggaran perjalanan dinas Pemkab Pandeglang (Foto: Rifat Alhamidi)
Pandeglang -

Mahasiswa di Pandeglang menolak anggaran perjalanan dinas (Perdin) Pemkab Pandeglang senilai Rp 89,987 miliar. Pasalnya, mereka menganggap anggaran tersebut merupakan pemborosan di tengah pandemi COVID-19.

"Jelas ini hanya pemborosan. Dengan angka segitu harusnya pemkab bisa membantu pemulihan ekonomi masyarakat di situasi pandemi seperti sekarang," kata Ketua DPC GMNI Pandeglang Tb. M. Afandi di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung Setda Pandeglang, Senin (8/3/2021).

Mahasiswa menilai anggaran tersebut tidak rasional. Belum lagi, para pejabat eksekutif maupun legislatif dituding tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi pandemi COVID-19.

"Karena dengan anggaran sebesar ini urgensinya untuk apa. Akhirnya kami berpikir jangan-jangan ini hanya akal-akalan pejabat saja supaya bisa menaikkan anggaran untuk kepentingan pribadi mereka," tandasnya.

Mahasiswa pun mendesak Pemkab Pandeglang segera melakukan refokusing anggaran perdin tersebut. Mereka mendorong pejabat si Pandeglang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding menganggarkan perdin hingga sebesar itu.

"Kami mendesak anggaran ini harus segera direfokusing baik dari legislatif maupun eksekutif. Kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Pandeglang," tegasnya.

Untuk diketahui, anggaran perdin Pemkab Pandeglang dalam APBD 2021 tercatat hingga Rp 89,987 miliar. Anggaran ini diantaranya paling fantastis akan diterima oleh Sekretariat DPRD Pandeglang dengan Rp 41,15 miliar atau 45,7 persen dari total anggaran perjalanan dinas tersebut.

Kemudian Dinas Kesehatan sebesar Rp 26,842 miliar, Sekretariat Daerah (Setda) Rp 4,882 serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sebesar Rp 3,415 miliar. Selanjutnya Dinas Pertanian Rp 1,631 miliar dan DPUPR Rp 1,113 miliar.

(mud/mud)