Maksimalkan Tracing COVID-19, DPRD Dorong Labkesprov Jabar Jadi BLUD

Labkesda Jabar bisa periksa 1.200 sampel COVID-19 per hari — Labkesda Jabar (Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Jabar)

Bandung -

Keberadaan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Labkesprov Jabar) menjadi vital di masa pandemi ini. Fasilitas tersebut diperlukan untuk menguji sampel virus Corona di masa pandemi COVID-19.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya meminta agar kualitas dan kapasitas Labkesprov ditingkatkan, salah satunya dengan mengubah Labkesprov menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari UPTD.

"Jawa Barat memerlukan uji sampel COVID-19 yang banyak dan berkelanjutan. Penduduk Jawa Barat paling banyak, wilayahnya luas," kata Abdul Hadi dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/3/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, ia melihat Labkesprov masih belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan karena keterbatasan anggaran dan mobile laboratorium. "Karena masih tergantung dari dana APBD," katanya.

Idealnya, kata Hadi, Labkesprov turun langsung ke masyarakat untuk menguji sampel COVID-19 untuk membantu memutus mata rantai penularan virus Corona. "Misalnya Labkesprov melakukan pengetesan secara mobile dengan langsung turun ke pemukiman warga," katanya.

Saat ini, Labkesprov Jawa Barat sudah memiliki peralatan yang mutakhir serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga harus dimaksimalkan keberadaannya. Labkesprov Jawa Barat sudah melayani laboratorium klinik untuk perseorangan yang bermanfaat untuk pencegahan, penegakkan diagnosis, dan terapi.

"Jadi masyarakat yang akan cek gula darah, kolesterol, hematologi, urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya, sudah bisa ke Labkesprov," katanya.

Selain itu, dia menyebut Labkesprov pun sudah melayani laboratorium kesehatan untuk menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. "Labkesprov bisa untuk uji kimia lingkungan seperti untuk mengetahui kebersihan air (air minum, limbah, dll) dan udara," katanya.

Tak hanya itu, dia juga menyebut laboratorium pelat merah ini pun melayani uji makanan dan minuman seperti untuk mengetahui adanya kandungan formalin, boraks, lemak, racun, dan lainnya.

"Labkesprov juga merupakan penyelenggara uji profisiensi bagi laboratorium lain. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium yang ada," kata dia.

Dalam melayani berbagai laboratorium tersebut, menurutnya Labkesprov Jawa Barat sudah mengantongi akreditasi seperti SNI ISO/IEC17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji SNI. Oleh karena itu, Hadi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan kualitas Labkesprov agar semakin banyak masyarakat yang merasakannya.

Salah satu caranya dengan menaikkan status dari UPTD menjadi BLUD (badan layanan umum daerah). "Kami mendorong agar Pak Gubernur, Pak Sekda segera memproses peningkatan status Labkesprov menjadi BLUD," ujarnya.

Dengan menaikkan status, menurutnya Labkesprov memiliki keleluasaan dalam meningkatkan layanan termasuk ketika komersialisasi. Keberadaannya pun akan mandiri karena tidak lagi menginduk kepada dinas kesehatan.

"Karena dengan BLUD, itu jadi setengah BUMD," katanya.

Jika sudah berstatus BLUD, menurutnya Labkesprov tidak lagi memerlukan biaya APBD sehingga mampu mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara," katanya.

Lebih lanjut, Hadi optimistis dengan operasional Labkesprov jika di-BLUD-kan. Salah satunya mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak sehingga akan menjadi pasar potensial.

"Misalnya untuk tes kesehatan PNS di Jawa Barat saja, kan jumlahnya banyak. Belum dari yang lainnya," ujar dia.

Meski begitu, dia memastikan Labkesprov tidak akan menerapkan biaya tinggi seperti laboratorium swasta yang ada saat ini. "Bisa lebih bersaing. Karena kita tempat tidak perlu sewa, punya sendiri. Dan untuk pengadaan peralatan kan sudah dibiayai APBD sebelumnya. Jadi biaya pemeriksaan di Labkesprov bisa setengah harga dibanding di lab swasta," katanya.

Dengan begitu, Hadi berharapLabkesprov bisa hadir di setiap kabupaten/kota. "Jika sudah berkembang dengan status BLUD-nya, keuntungan dari Labkesprov bisa dipakai untuk pengembangan. Selain menambah peralatan, juga bisa untuk menambah lagi gerai-gerai di daerah lain," kata dia.

Guru besar UNPAD bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Keri Lestari, menilai, dalam kondisi pandemi seperti saat ini diperlukan tambahan fasilitas untuk uji sampel COVID-19. Salah satunya untuk melacak siapa saja yang pernah kontak erat dengan orang yang terpapar virus Corona.

Pelacakan penyebaran virus korona harus dilakukan sehingga harus lebih banyak masyarakat yang sudah menjalani uji sampel. Kondisi seperti ini, tambah dia, menjadi angin segar dalam proses BLUD Labkesprov karena akan lebih banyak orang yang memerlukan layanan laboratorium.

"Dengan demikian maka dari sisi layanan akan lebih mudah dijangkau," katanya. Pada sisi lain, pengembangan status menjadi BLUD bisa memaksimalkan layanan Labkesprov agar lebih profesional.

"Uji sampel yang mudah dijangkau masyarakat dan memberikan layanan prima, yang cepat, tepat, dan bisa tes massal," kata Keri. Untuk menjadi BLUD, menurutnya Labskeda harus memerhatikan sejumlah hal, seperti menginventarisasi kondisi yang ada, menakar mitigasi risiko, dan model bisnis harus berdasarkan data.

"Kaji secara scientific, apakah visible. Potensinya apa saja, dan apa saja yang harus dikembangkan. Jangan sampai ketika menjadi BLUD, malah tambah membebani," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya