.webp)
Sejumlah Ketua DPC di Jawa Tengah blak-blakan soal iming-iming duit agar ikut Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di Jawa Barat, baru DPC Bandung Barat yang buka suara. Tawaran sama juga mereka terima.
Hal itu diakui langsung oleh Ketua DPC Demokrat Bandung Barat Iwan Setiawan. Ia menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba memengaruhi pengurus partai dan kader untuk ikut KLB.
"Memang ada beberapa orang yang mencoba masuk ke jajaran staf DPC Demokrat Bandung Barat. Mereka mengiming-imingi pengurus dan kader untuk ikut KLB," ungkap Iwan saat dihubungi detikcom, Sabtu (6/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengurus DPC Demokrat yang menerima tawaran itu langsung melaporkan padanya. Dari pengakuan para pengurus dan kader, orang yang menawari mereka uang merupakan internal partai namun bukan DPC Bandung Barat.
"Menurut laporan yang diterima orang yang mengajak dan mengiming-imingi itu orangnya dari Bandung. Tapi dari kader KBB tidak ada yang tergiur," kata Iwan.
Iwan menjelaskan besaran nominal yang ditawarkan cukup menggiurkan. Untuk DP orang yang bersedia ikut KLB bakal diberikan uang sebesar Rp 10 juta sampai Rp 20 juta.
"Awalnya dikasih DP dulu sampai Rp 20 juta, nanti sisanya akan dikasih di lokasi KLB. Tapi karena kita konsolidasi terus, ajakan dan tawaran itu tidak ada yang ditanggapi," jelasnya.
Seperti diketahui Dalam KLB yang dilaksanakan pada Jumat (5/3/2021) siang itu Moeldoko diputuskan sebagai ketua umum terpilih berdasarkan KLB yang berjalan tak lama itu. Iwan mengatakan DPC Demokrat Bandung Barat tak mengakui apapun hasil KLB.
"Kita tidak akan pernah mengakui Moeldoko sebagai ketua umum. Apapun hasilnya, KLB itu menurut kami itu ilegal," tuturnya.
Sejak awal pihaknya mengatakan bisa dipastikan jika KLB yang digelar melanggar hukum dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat sebab aturan KLB menurut AD/ART partai wajib memenuhi sejumlah syarat.
"Secara jernih dan terang benderang kita bisa lihat fakta yang sesungguhnya bahwa kegiatan itu (KLB) di Sibolangit ilegal dan melanggar hukum," bebernya.
Simak video 'PD Ungkap DPC Dijanjikan Rp 100 Juta untuk Dana Operasi 'Kudeta':
