Polemik Perpres, Ulama Tasik Usul Pemerintah Bentuk Densus 99 Anti Miras

Deden Rahadian - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 14:06 WIB
Tasikmalaya - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya poin investasi minuman alkohol akhirnya dicabut. Ulama di Tasikmalaya pun mengusulkan pemerintah membuat Densus 99 Anti Miras.

"Ada perpres tentang Investasi Miras saya gak bisa membayangkan. Gak ada perpres aja miras marak apalagi ada. Miras kata agama benar-benar dilarang karena ibunya kejahatan yah miras," cap KH. Aminudin Bustomi, Pengasuh Ponpes Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya ditemui di Pondok Pesantrenya selasa (02/03/21).

Selain menolak Perpres ini, ulama juga menyarankan pemerintah justru harus membuat Tim Densus 99 anti miras dan narkotika. Penyebabnya permasalahan miras jadi kejahatan.

"Bukan malah Investasi Miras, Harusnya pemerintah Pusat bikin Densus 99 yang memberantas miras. Kejahatan miraskan apa bedanya dengan Teroris. Sementara Teroris sudah ada densus 88."Tambah Aminudin.

Sementara itu, PCNU Kabupaten Tasikmalaya turut menyuarakan penolakan Perpres Nomor 10 Tahun 2021, terlebih soal Investasi Miras atau legalisasi minuman keras (miras). Penolakan PCNU Kabupaten Tasikmalaya tersebut dituangkan dalam surat pernyataan sikap Terhadap Legalisasi Investasi Minuman Keras dan atau Minuman Beralkohol Nomor : 342/PC-A.II/D.22/III/2021. Isinya, empat poin yaitu pertama menolak segala bentuk kebijakan yang mengarah kepada legalisasi minuman keras dan atau minuman beralkohol yang sudah secara jelas diharamkan oleh agama dan menimbulkan kemudaratan bagi anak bangsa.

Kedua mendorong pemerintah agar dalam memperkuat investasi ekonomi tidak menegasikan potensi kerugian dan atau disinsentif pada pembangunan sumber daya manusia yang berketuhanan.

Ketiga mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk secara jelas, tegas dan bijaksana menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang mengarah kepada legalisasi minuman keras dan atau minuman beralkohol.

Dan keempat menginstruksikan kepada warga nahdliyin di Kabupaten Tasikmalaya untuk tetap menjaga situasi dan kondusifitas di lingkungan masing-masing demi ketertiban bersama, serta tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan bersama yang lebih besar.

"Iya kita betul-betul menolak, bahkan dasarnya sudah sangat jelas selain diharamkan oleh agama, bisa-bisa hancur generasi muda atau anak bangsa ini walaupun dilegalkan di tempat-tempat atau daerah khusus," Kata KH. Atam Rustam, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, selasa (02/03/2021).

Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya Atam Rustam mengatakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi NU sebagai jam'iyyah diniyah ijtima'iyyah menyampaikan dan menyatakan sikap menolak legalisasi investasi minuman keras atau minuman beralkohol di belahan nusantara manapun di Indonesia.

"Pada intinya, pernyataan sikap PCNU tentang penolakan terhadap legalisasi investasi minuman keras atau beralkohol sudah tertuang dalam empat poin yang dibuat. Pada dasarnya menolak karena efek yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah ini," Atam menambahkan.

"Efeknya akan berkepanjangan terhadap moral dan mental kehidupan anak bangsa ke depan, dan kurang manfaat yang ditimbulkan. Walaupun dilegalkan di daerah tertentu, tetapi kan kita tidak tahu peredaran minuman beralkohol ini kemana," pungkas Atam.

Usai mendapat gelombang penolakan, Jokowi akhirnya mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," jelas Jokowi. (mud/mud)