.webp)
Ibu-ibu berjilbab di Kota Cirebon, Jawa Barat, menyerbu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon setelah adanya pernyataan dari Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif. Zudan memastikan penggantian foto e-KTP bisa dilakukan dengan beberapa syarat.
Ibu-ibu berjilbab itu rela mengantre demi bisa mengganti foto e-KTP. Mayoritas mereka menginginkan foto e-KTP yang sebelumnya tak berjilbab diganti.
Disdukcapil Kota Cirebon telah menyiapkan layanan khusus bagi masyarakat yang ingin mengganti foto e-KTP. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Atang Hasan Dahlan mengaku telah memprediksi membludaknya permintaan pergantian foto e-KTP. Disdukcapil telah menyiapkan pos pelayanan khusus bagi masyarakat yang ingin mengganti foto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mayoritas pergantian foto yang tadinya tak berjilbab menjadi berjilbab, atau sebaliknya. Kita sudah mengantisipasi juga," kata Atang kepada awak media di kantornya, Jumat (26/2/2021).
Atang mengatakan pelayanan khusus pergantian foto E-KTP itu telah dibuka sejak Rabu (24/2) kemarin. "Kalau pergantian foto ini pelayanannya dibuka Rabu dan Jumat, dibuka pukul 14.00 WIB. Kalau pelayanan pergantian data seperti biasa pelayanannya," ucap Atang.
Atang mengaku pelayanan khusus pergantian foto e-KTP masih dalam tahap uji coba. Pihaknya masih ingin mengetahui antusiasme masyarakat yang ingin mengganti foto E-KTP.
"Sebenarnya ini sementara, pengen tahu membludak tidak. Foto langsung bisa cetak. Syaratnya fotokopi KK dan KTP asli. Kalau untuk blangko masih ada stok, ini memang perintah Pak Dirjen," kata Atang.
Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Wartini mengaku mendapat informasi dari media sosial soal pergantian foto E-KTP. Wartini mengaku sudah mengantre sejak pukul 11.00 WIB.
"Dulu saya tak berjilbab, sekarang sudah berjilbab. Ya pengin diganti. Alhamdulillah bisa langsung diganti, langsung cetak," kata Wartini.
Lihat juga Video: Harun Masiku Hingga Korupsi E-KTP Jadi Utang Perkara KPK di 2020
