.webp)
Pemerintah Kabupaten Majalengka memutuskan memperpanjang PPKM Mikro mulai 23 Februari hingga 8 Maret mendatang. Dalam PPKM Mikro itu, pengawasan terhadap pasien OTG akan diperketat.
Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan selain memperketat pengawasan pasien OTG, pihaknya juga akan mempersempit ruang gerak masyarakat.
"PPKM kita diperpanjang dan sekarang lebih menekankan PPKM Mikro berbasis posko di desa. Artinya kita mempersempit lagi ruang gerak masyarakat terutama bagi pasien OTG agar tidak liar kemana-mana," kata Karna kepada detikcom Kamis (25/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Karna, salah satu penyebab masih tingginya penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Majalengka adalah karena masih banyak pasien OTG yang bebas berkeliaran tanpa adanya pengawasan.
"Dari hasil pengamatan dan penelitian kita mata rantai penyebaran COVID-19 terus berkembang akibat masih banyak pasien OTG yang bergerak kemana-mana," tegasnya.
"Makanya kita batasi di tingkat RT, ada posko yang mengendalikan di desa masing-masing," lanjut Karna.
Ia juga menjelaskan anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19 di tingkat desa berasal dari dana desa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
"Anggarannya sudah ditetapkan oleh Kemendagri dan Kemenkeu bahwa anggaran penanganan COVID-19 di desa berasal dari dana desa untuk operasional, pengawasan, membuat posko dan lain sebagainya," tandasnya.
Untuk diketahui, kasus COVID-19 di Kabupaten Majalengka hingga Rabu (24/2/2021) kemarin tercatat mencapai 1.898 kasus dengan rincian 1.493 sembuh, 195 isolasi mandiri, 57 menjalani perawatan dan 164 meninggal dunia.
Lihat juga Video: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret 2021
