Gubernur Jabar Ridwan Kamil memamerkan kendaraan listrik bergaya SUV berupa satu unit mobil polisi. Ia mengklaim mobil korps bhayangkara berbasis baterai tersebut pertama di Indonesia.
"Ini mobil polisi pertama di Indonesia yg menggunakan mobil listrik. Mobil patwal yg bertugas di kantor Gubernur Jabar," kata Emil --sapaan Ridwan-- via akun Instagramnya sebagaimana dilihat detikcom, Minggu (21/2/2021)
"Selain tidak merilis polusi dan kebisingan ke udara, Alhamdulillah banyak sekali menghemat biaya dan anggaran bulanan dibandingkan kendaraan bensin," kata Emil menambahkan.
Jauh hari sebelumnya atau Desember 2020, Emil memperkenalkan tiga unit kendaraan listrik. Dua mobil listrik khusus kendaraan dinas Emil dan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, serta satu mobil polisi difungsikan untuk patroli dan pengawalan (patwal). Mobil listrik yang dibeli Pemprov Jabar itu terdiri 2 unit IONIQ Electric dan 1 unit KONA Electric. Kendaraan pabrikan Hyundai ini kisaran harganya Rp 600 juta per unit.
"Dan kami provinsi pertama di Indonesia yang secara resmi mengalihkan kebijakan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Jadi tidak hanya mobil, kita cari juga buat motor, produk lokal itu bisa kita jadikan budaya baru," tutur Emil.
Emil mengilustrasikan hematnya kendaraan listrik. Misalnya menempuh jarak 300 kilometer, kata dia, mobil bensin perlu bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 300 ribu. Kalau menggunakan mobil listrik, dengan jarak yang sama, hanya butuh biaya isi daya listrik Rp 50 ribu.
"Ya kalau versi ke biaya. Jadi penghematannya bisa seperlimanya," ucap Emil.
Klaim serupa berkaitan iritnya kendaraan listrik pernah dilontarkan Menteri BUMN Erick Thohir. Eks bos klub Inter Milan itu menuturkan menjajal mobil listrik via jalur darat rute Jakarta-Bali merogoh ongkos setrum senilai Rp 200 ribu. Berbeda bila tancap gas mengendarai mobil 'peminum' bensin yang harus diisi BBM senilai Rp 1,1 juta. Duit perjalanan antarprovinsi sejauh 1.194 kilometer dan waktu tempuh 21 jam tersebut selisihnya Rp 900 ribu.
Pemerintah menjelaskan urgensi era kendaraan bermotor listrik di Indonesia meliputi tiga faktor yaitu ketahanan energi, lingkungan dan kapasitas nasional. Berbicara ketahanan energi, program kendaraan listrik ini digadang-gadang demi pengurangan konsumsi BBM impor serta peningkatan efisiensi dan konservasi energi sektor transportasi.
 Menteri BUMN Erick Thohir mengecek stasiun pengisian kendaraan listrik (Foto: dok.Kementerian BUMN) |
Sedangkan faktor lingkungan, bertujuan mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta sebagai bukti komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca. Sementara ketahanan nasional, pemerintah mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan dalam negeri serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor.
Aturan kendaraan listrik di Indonesia sudah digulirkan Presiden Joko Widodo. Payung hukumnya yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Regulasi lainnya pendukung kendaraan listrik di Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2019, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020.
Beberapa provinsi di Indonesia sudah memulai inisiatif mendukung program kendaraan bermotor listrik yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali. Pemprov DKI mengeluarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Lalu Pemprov Jabar membuat aturan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Jabar. Sedangkan Pemprov Bali tertuang dalam Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Saksikan juga 'Menperin: Toyota Investasi Rp 28 T Untuk Produksi Mobil Listrik':
