Warga Tolak Kota Serang Jadi Penampungan Sampah Tangsel, Ini Kata DPRD

DPRD Kota Serang buka suara terkait rencana TPA Cilowong dijadikan penampungan sampah 400 ton setiap hari dari Tangerang Selatan (Tangsel). Warga sekitar dengan tegas menolak menolak rencana tersebut.

Anggota Komisi 4 DPRD Kota Serang Amanudin Toha mengatakan justru rencana perjanjian kedua pemkot ini dinilai sebagai peluang. APBD kota selama ini minim dan jadi penghambat pengembangan TPA.

"Di sini saya melihat peluang itu karena kalau kita kita belum menandatangani kontrak dengan Tangsel, pemerintah Kota Serang nggak bisa membenahi TPSA (tempat pembuangan sampah akhir)," ujarnya di Serang, Kamis (18/2/2021).

Ia anggap pengelolaan sampah dan perbaikan kualitas TPA Cilowong tidak mungkin terjadi kecuali ada bantuan Tangsel. Selama ini, baik pemerintah provinsi maupun satuan kerja pengelolaan sampah dinilai tidak memberikan kontribusi.

"Di sini ada peluang yang sangat baik saya pikir. Saya menerima selama ada kebaikan untuk kota dan masyarakat," ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujianto justru memiliki pandangan beda soal ini. Menurutnya, apakah kerja sama pengelolaan sampah ini bisa sesuai dengan berbagai aturan yang mengacu pada UU 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah termasuk Perda Kota Serang 12 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

"Saya bukan bicara menolak atau tidak, saya sepakat dan setuju jika pengelolaan ini sesuai aturan, poin-poin termaktub di regulasi itu terpenuhi pemda, saya pribadi bisa memastikan akan setuju," ujarnya.

Artinya, lanjut Pujianto bahwa pemerintah harus memberikan jaminan warga sekitar TPA tidak terkena dampak negatif baik lingkungan maupun sosialnya. Sebagai catatan, selama ini warga mengeluh pengelolaan sampah TPA Cilowong seperti teknologi yang digunakan hingga longsor yang sering terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

"Bisa tidak masyarakat tidak menolak, saya yakin bisa kalau pemerintah mampu menghadirkan teknologi sesuai harapan masyarakat. Suka atau tidak suka, Cilowong adalah tempat pembuangan sampah. Tinggal bagaimana pemerintah ada formula yang tepat?" terangnya.