Deretan Desakan Alumni ITB yang Kritisi Keberadaan Din Syamsuddin di MWA

ADVERTISEMENT

Round-Up

Deretan Desakan Alumni ITB yang Kritisi Keberadaan Din Syamsuddin di MWA

Siti Fatimah - detikNews
Rabu, 03 Feb 2021 09:46 WIB
Din Syamsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
Din Syamsudin (Foto: Usman Hadi/detikcom)
Bandung -

Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB kembali melakukan desakan terhadap Din Syamsuddin. Baru-baru ini desakan itu ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena diduga telah melakukan tindakan radikalisme yang melanggar kode etik dan kode perilaku.

Berdasarkan informasi, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini tercatat masih terdaftar sebagai ASN dengan jabatan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITB.

Gabungan alumni ITB lintas angkatan dan fakultas yang beranggotakan 2.065 sudah mempersoalkan Din Syamsuddin sejak lama. Pada 25 Juni 2020 lalu, mereka menuntut agar Din dikeluarkan sebagai anggota MWA dari unsur masyarakat.

Berselang satu bulan, tepatnya dalam perayaan 100 tahun ITB, 3 Juli 2020, rupanya Din masih diikutsertakan yang akhirnya pada Agustus kembali memunculkan desakan GAR ITB kepada Ketua MWA ITB Yani Panigoro untuk menyatakan status Din Syamsuddin karena sebelumnya, Yani sempat menyebut Din sudah tidak berstatus anggota.

Ada sepuluh poin yang disampaikan GAR ITB saat itu, salah satunya mempersoalkan keterlibatan Din sebagai pimpinan kelompok KAMI. Mereka menyebut, deklarasi KAMI memperkuat alasan untuk meminta Din diberhentikan dari MWA.

"Ketua MWA harus memberikan klarifikasi resmi mengenai hal ini. Jangan hanya bicara bahwa pak Din mengundurkan diri, tetapi kenyataannya beliau masih dipertahankan di MWA ITB. Pengunduran dirinya tidak pernah dibahas secara tegas di MWA dan tidak pernah ada penjelasan secara resmi status pak Din di MWA," ujar Juru Bicara GAR ITB Shinta Madesari, Selasa (26/8/2020).

Setelah adanya tuntutan tersebut, alumni ITB terpecah belah yang kemudian muncul pendukung Din di MWA ITB. Mereka menyebut dirinya Keluarga Alumni Penegak Pancasila Anti Komunis (KAPPAK) menegaskan bahwa informasi perihal pengunduran diri Din Syamsuddin dalam MWA ITB adalah bukti pembohongan publik.

"Prof Din tidak pernah mengundurkan diri. Prof Din dan para tokoh lainnya sebagai warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya tentang keadaan negara. Hak tersebut sesuai pasal 28e UUD 1945," jelas Erry jubir KAPPAK, Rabu (26/8/2020).

Namun, Ketua MWA ITB Yani Panigoro menyatakan secara lisan bahwa Din Syamsuddin telah mengundurkan diri. "Dari MWA sudah mengundurkan diri dan sudah left," ujar Yani lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (27/8/2020).

Hingga kini, belum ada pernyataan tertulis dan bukti bahwa Din Syamsuddin telah mengundurkan diri seperti yang diminta oleh GAR Alumni ITB. Tak cukup sampai disitu, permintaan pemberhentian Din Syamsuddin sebagai anggota MWA merembet pada pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN yang dianggap merugikan pemerintah. Laporan itu kembali dilakukan oleh GAR Alumni ITB.

GAR membuat laporan kepada KASN dengan nomor surat 05/Lap/GAR-ITB/IX/2020. Juru Bicara GAR ITB, Shinta Madesari mengatakan, awalnya surat laporan itu dilayangkan melalui email pada Oktober 2020 lalu. Namun kemudian pada 11 November 2020 perwakilan GAR mendatangi langsung ke KASN dengan harapan laporannya bisa ditindaklanjuti.

Kemudian, GAR mengumpulkan sejumlah bukti alasannya kenapa salah satu dari trio presidium KAMI itu layak dicopot sebagai pegawai yang masih mendapatkan pesangon dari pemerintah. GAR melihat ada enam pelanggaran substansial atas norma dasar, kode etik, kode perilaku ASN, dan/atau pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Karena tak kunjung mendapatkan kabar kelanjutan mengenai laporan mereka, akhirnya pada 28 Januari 2021, GAR ITB kembali mendesak dan membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Ketua KASN agar memberikan hukuman disiplin kepada Din Syamsuddin. Kali ini, surat itu diteken 1.977 dan diikuti oleh komunitas alumni universitas lain seperti KamIPB, Gerakan Alumni Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Bersatu, Tim Bersih-Bersih Kampus Universitas Indonesia, Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila dan Alumni BelUSUkan.

Dengan memasukkan berbagai sumber hukum salah satunya Pasal 10 dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, GAR ITB menyebut, tingkatan hukuman disiplin yang dinilai tepat bagi Din Syamsuddin yaitu hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin berat meliputi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

"Dalam konteks ini GAR ITB mendesak KASN agar segera dapat memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN yang dilakukan oleh Terlapor, tanpa perlu menunggu keputusan Tim Satuan Tugas Penanganan Radikalisme ASN terhadap pelanggaran tambahan dalam aspek tindak radikalismenya," imbuh Shinta.

(mud/mud)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT