Isu Kudeta Ketum Demokrat, Pengamat: Jokowi Perlu Merespons Surat AHY

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 02 Feb 2021 21:15 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketum Partai Demokrat 2020-2025. Ia menggantikan ayah kandungnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Bandung -

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba-tiba melemparkan isu kudeta hingga menyeret lingkungan istana dengan menyebut-nyebut KSP Moeldoko terlibat. Pengamat menilai penyataan AHY terlalu dini.

"Pernyataan AHY mengenai upaya kudeta Partai Demokrat terlalu dini. Meski beliau menegaskan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan ini," kata Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Poldata Indonesia Konsultan Fajar Arif Budiman dalam keterangannya, Selasa (2/2/2021).

Menurut Fajar, isu tersebut lebih baik dibahas di internal partai dan menjadi konsumsi internal partai. Sehingga isu tersebut tak menjadi perhatian banyak pihak.

"Akan lebih bijak jika persoalan ini tetap menjadi konsumsi internal partai agar tidak menguras perhatian publik," ujarnya.

Sekadar diketahui, AHY mengaku sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi guna mengkonfirmasi keterlibatan lingkaran istana dalam isu tersebut. "Bola panas kini ada di Presiden Jokowi, mau tidak mau beliau harus segera merespons surat dari AHY untuk menghentikan prasangka-prasangka yang terus bergulir baik di elite maupun di masyarakat," kata Fajar.

Fajar menyorot juga Moeldoko yang disebut-sebut sebagai pihak eksternal yang masuk dalam isu kudeta ini. Menurut Fajar, Moeldoko yang sedianya mengincar posisi ketua umum, perlu mengedepankan langkah yang strategis. Salah satunya melepas jabatan publik.

"Jika betul Moeldoko mengincar posisi ketua umum Demokrat, sebaiknya langkah tersebut dimulai dengan melepaskan jabatan publiknya. Meski begitu, perlu ditinjau lebih cermat lagi, apakah perpindahan kekuasaan (seperti yang dituduhkan AHY) di Partai Demokrat melalui KLB merupakan sesuatu yang inkonstitusional? Jika mekanisme KLB diatur dalam aturan Partai Demokrat, maka demi demokrasi Pancasila yang dijunjung tinggi oleh Partai Demokrat, kesempatan tersebut tidak boleh dikebiri," tutur Fajar.

Selanjutnya
Halaman
1 2