.webp)
Tiga Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dicopot dan dipindahkan ke posisi baru oleh Bupati Aa Umbara Sutisna.
Tiga direktur utama yang dirotasi ke jabatan baru yakni Direktur RSUD Lembang Eisenhower Sitanggang, Direktur RSUD Cikalongwetan Ridwan Abdullah Putra, dan Direktur RSUD Cililin Achmad Okto Rudi.
Selain direktur utama tiga rumah sakit di KBB itu yang dirotasi, nama Kepala Dinas Kesehatan KBB Hernawan Widjajanto juga masuk nama pejabat eselon II yang terpaksa menanggalkan jabatannya dan menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Pemkab Bandung Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat Asep Ilyas mengatakan rotasi pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan dan dinas lainnya merupakan hak prerogatif Bupati Aa Umbara.
"Itu merupakan kebijakan dan hak pimpinan (Bupati) yang mesti dilakukan karena dipandang perlu ada penyegaran untuk lebih mengoptimalkan kembali nanti kinerja. Tidak ada alasan politis juga," ujar Asep kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Asep menjamin kekosongan di beberapa posisi tersebut terutama Dinas Kesehatan tidak akan mengganggu pelayanan maupun penanganan pandemi COVID-19.
"Pak Bupati (Aa Umbara) titip pesan jangan sampai pelayanan terhambat kepada masyarakat. Maka Pak Sekda mengeluarkan surat pengisian jabatan itu oleh Plt," terangnya.
Untuk segera mengisi kekosongan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan lelang jabatan atau open bidding. Khusus untuk posisi direktur utama, nantinya melalui penunjukan langsung berdasarkan kriteria dan kompetensi serta hak pimpinan pembina kepegawaian.
"Kekosongan itu gak akan terlalu lama karena kita langsung buka lelang jabatan kosong. Target sebulan sudah rampung. Mudah-udahan semuanya lancar. Kalau untuk direktur utama nanti ditunjuk langsung sama Pak Bupati," jelasnya.
Pelaksanaan rotasi dan mutasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan tiga Dirut RSUD menuai kritik dari anggota DPRD KBB. Kebijakan itu dinilai janggal dan tak tepat mengingat saat ini tengah berperang dengan COVID-19.
"Ini aneh dan sangat di luar nalar, mengosongkan jabatan Kadinkes padahal kasus COVID-19 di KBB masih tinggi. Vaksinasi COVID-19 juga sedang berjalan," kata anggota DPRD KBB Dadan Supardan.
Menurut Dadan peran Kepala Dinas Kesehatan begitu penting untuk kondisi di Bandung Barat saat ini. Di saat kasus COVID-19 terus meningkat, diperlukan kebijakan yang strategis dan cepat oleh Kadinkes.
"Saya pikir untuk kondisi sekarang saat kasus COVID-19 terus meningkat justru lebih prioritas jabatan Kepala Dinas Kesehatan daripada harus mengisi orang di jabatan staf ahli," tandasnya.
(mud/mud)
