.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta penegakkan disiplin dan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperketat. Pasalnya, jika pembatasan ini berlarut-larut ekonomi masyarakat yang akan terdampak.
"PPKM ini jangan lama-lama soalnya kasihan ekonomi kan makanya penegakkannya dua minggu ke depan harus lebih giat supaya bisa memutus PPKM, tapi kalau dua minggu ke depan masih belum maksimal nanti berjilid-jilid lagi seperti sinetron, kan kasihan warga," kata Ridwan Kamil dalam siaran YouTube Humas Jabar dari Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021).
Pria yang akrab disapa Kang Emil mengatakan selama PPKM yang dilaksanakan dalam bentuk PSBB di Jabar, pihaknya telah menegur 9,6 juta warga Jabar untuk melaksanakan kedisiplinan memakai masker. Laporan itu disebutnya, didapatkan dari ribuan personel TNI-Polri yang melaporkan melalui aplikasi pelaporan setiap minggunya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kami laporkan tadi malam rapat koordinasi dengan Pak Luhut terkait evaluasi PPKM, jadi PPKM diteruskan sampai 8 Februari sesuai yang diumumkan kemudian mewajibkan penegakan hukum lebih terlihat maka TNI-Polri diharapkan segera membuat posko di tempat keramaian untuk memberikan penegasan," kata Kang Emil.
Meski Presiden Joko Widodo menyebut PPKM tidak efektif, Kang Emil menyebut bahwa sedianya PPKM memberikan kemajuan terhadap tingkat kedisiplinan masyarakat.
"Kalau mau dibedah berdasarkan kasus non aktif, penegakan hukum dari tingkat kedisiplinan 50 persen naik ke 83 persen, rumah sakit yang awalnya panik di angka 80 persen turun ke 70 persen, jadi membaik kalau bicara perdata," katanya.
"Kalau melihat kasus aktif, naiknya tidak orisinil tapi tercampur. Perbaikan data menjadi urgen supaya tidak salah kita menganalisa dan mengomentari tapi kalau bicara non kasus, di Jabar banyak kemajuan PPKM itu," ucap Kang Emil melanjutkan.
(yum/mso)
