.webp)
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran dengan menggeser 500 pejabat baik jabatan tinggi pratama hingga jabatan fungsional lainnya.
Pergeseran sekitar 500 pejabat tersebut justru malah meninggalkan lubang di sejumlah dinas ditambah adanya pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB Asep Ilyas menjelaskan kekosongan pejabat eselon II itu lantaran ada pejabat yang meninggal dunia serta ada dua OPD yang baru dibentuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama Dinas Kesehatan masih kosong, lalu Disnakertrans kemudian Damkar, dan Bappenda. Selain itu, Kesbangpol juga saat ini masih kosong karena baru naik status menjadi badan," kata Asep Ilyas, Minggu (31/1/2021).
Oleh karena itu Pemkab Bandung Barat akan melaksanakan lelang jabatan (open bidding) bagi jabatan tinggi pratama. Hal itu menyusul ada kekosongan pejabat eselon 2 di lima OPD.
Di lima OPD tersebut saat ini untuk sementara dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) melalui Surat Perintah (SP) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat.
"Ya, jadi itu untuk kegiatan lelang jabatan dan sebagainya, memang sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masa pandemi seperti ini," jelasnya.
Usai mutasi dan rotasi, Kepala Dinas Kesehatan KBB digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Padahal saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19.
"Ini aneh dan sangat di luar nalar. Mengosongkan jabatan kepala dinas kesehatan padahal kasus COVID-19 di KBB masih tinggi dan vaksinasi COVID-19 sedang berjalan," kata anggota DPRD Bandung Barat Dadan Supardan.
Menurutnya, peran Kepala Dinas Kesehatan begitu penting dalam kondisi saat ini. Di lapangan, masyarakat yang terpapar COVID-19 masih terus meningkat secara kuantitas.
"Berbagai kebijakan penting dan cepat harus dilakukan oleh kepala dinas definitif dan akan berbeda bobotnya ketika dilakukan oleh seorang Plt kepala dinas," tuturnya.
Fungsi pengendalian juga koordinasi dalam sektor pengendalian dan penanganan penyebaran COVID-19 harus terencana secara tepat dan sempurna.
"Saya pikir untuk kondisi sekarang COVID-19 lebih prioritas Kepala Dinas Kesehatan daripada harus mengisi orang ke jabatan staf ahli," ujarnya.
(mso/mso)
