Akibat Pandemi COVID-19, 40 Ribu Warga Bandung Jadi Miskin Baru

Muhammad Iqbal - detikNews
Rabu, 20 Jan 2021 18:26 WIB
Poverty And Absence Of Money Concept. Stacks Of Coins Lying On Table In Front Of Sad African American Couple, Crop
Foto: Ilustrasi (Getty Images/iStockphoto/Prostock-Studio).
Kabupaten Bandung -

Sebanyak 40.360 warga Kabupaten Bandung menjadi miskin baru (misbar) pada tahun 2020. Angka tersebut didapat dari selisih jumlah warga miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebanyak 223.210 jiwa menjadi 263.600 jiwa pada 2020.

Berdasarkan data dari BPS Jawa Barat, pada tahun 2019 persentase warga miskin di Kabupaten Bandung sekitar 5,94 persen. Kemudian, pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 6,91 persen.

Hal tersebut diutarakan pula oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Nina Setiana. Dari tahun 2019 ke 2020 ada kenaikan sekitar 0,97 persen.

"Yang terakhir (2020) karena pandemi, 6,91, ada gap (kenaikan) di 0,97 persen," ujar Nina kepada wartawan, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (20/1/2021).

Sejauh ini, kata Nina, kenaikan angka penduduk miskin tersebut dikarenakan dampak dari terjadinya pandemi COVID-19. Meski demikian, hal tesebut menjadi tantangan bagi Pemda Kabupaten Bandung untuk menurunkan angka penduduk miskin di tahun 2021.

"Ini menjadi tantangan kita. Kita harus bisa menurunkan angka kemiskinan lagi," kata Nina.

Masih dari data BPS Jabar, di tahun 2010-2019 terjadi tren penurunan angka penduduk miskin di Kabupaten Bandung. Sempat terjadi kenaikan pada 2015 yakni menjadi 8 persen, namun turun kembali di tahun berikutnya.

Selain itu, Nina menyebutkan, data warga miskin yang menerima bantuan dari pemerintah pusat sempat mengalami salah data. Di mana, banyak warga yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan.

"Terkait misbar, bahwa warga yang membutuhkan bantuan dan perlindungan jaminan sosial itu adalah data yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial," ucapnya.

"Ketika ada warga yang tidak masuk padahal mereka adalah warga miskin, itu harus didata ulang dengan kerja sama ke Puskesos, karena harus masuk ke dalam data terbaru Puskesos," paparnya.

(mso/mso)