Parah! Seluruh Kantor Dinas Cianjur Belum Kantongi Sertifikat Laik Fungsi

Ismet Selamet - detikNews
Selasa, 19 Jan 2021 13:20 WIB
Seluruh kantor dinas di Cianjur belum kantongi sertifikat laik fungsi
Seluruh kantor dinas di Cianjur belum kantongi sertifikat laik fungsi (Foto: Ismet Selamet)
Cianjur -

Seluruh bangunan kantor dinas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ternyata belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal berdasarkan aturan, sanksi pidana dan denda bisa diterapkan jika bangunan tak memiliki SLF.

Kepala Bidan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Cianjur Superi Faisal, mengungkapkan seluruh kantor dinas di Cianjur hanya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi tidak satupun kantor dinas yang memiliki SLF.

"Kalau IMB pasti sudah, tapi untuk SLF belum satupun. Baik dinas teknis ataupun dinas pelayanan umum," kata Superi saat ditemui di kantornya, Jalan Raya Bandung, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya berdasarkan pasal 19 Peraturan Daerah (Perda) Cianjur nomor 13 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan yang sudah selesai dibangunan, sebelum dapat difungsikan harus mendapat SLF.

"Itu juga berlaku untuk bangunan rumah huni, apalagi untuk gedung perkantoran termasuk kantor pemerintahan. Jadi memang seharusnya kantor dinas sudah memiliki SLF," tuturnya.

Bahkan, dalam pasal 54 ayat 1 di Perda tersebut dijelaskan jika setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal, 10, pasal 17, pasal 19, pasal 20, dan pasal 36, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.

"Memang ada sanksi, hingga pidana. Tapi kan bertahap mulai dari teguran, pemasangan stiker dalam pengawasan dan penyegelan. Itu pun ranahnya bukan di kami, tapi di penegak Perda yakni Satpol PP. Dan Kantor Satpol PP sendiri belum memiliki SLF," tuturnya.

Dia mengungkapkan untuk memproses SLF memang tidak mudah dan membutuhkan waktu. Selain itu perlu ada anggaran yang disiapkan.

Sebab perlu ada dana yang dikeluarkan bagi tenaga ahli sebagai pengkaji standar bangunan dan kelaikan fungsi.

"Kalau swasta mungkin lebih mudah, makanya seperti mall, perumahan, dan industri itu sudah punya. Tapi pemda harus siapkan anggaran dulu, karena minimal harus ada kajian dari 5 ahli. Hal itu yang menjadi kendala," tuturnya.

Sementara itu, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku jika bangunan kantor dinas belum memiliki SLF. Namun pihaknya akan secara bertahap memproses SLF setiap kantor pemerintahan.

"SLF itu harus, sebagai acuan dan dasar jika bangunan itu laik fungsi dan aman. Makanya akan kami proses, secara bertahap hingga semuanya punya SLF," pungkasnya.

(mud/mud)