.webp)
Pakar Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Acuviarta Kartabi mengkritisi pemulihan ekonomi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut dilihat dari data pinjaman PEN (pemulihan ekonomi nasional) yang lebih banyak pada konstruksi dan perdagangan besar daripada UMKM.
Selama ini, kata dia, pemerintah daerah dinilai belum bisa menciptakan terobosan dan inovasi baru bagi perkembangan UMKM. "Selama ini saya rasa belum ada terobosan-terobosan, jadi hanya nempel dari program pusat saja," ujar Kartabi di Kota Bandung, Kamis (14/1/2021).
Padahal, menurutnya pemerintah bisa mendorong penyaluran kredit usaha bagi pelaku UMKM. Hal ini bisa dilakukan baik dengan mendorong perbankan atau badan usaha yang bersumber dari dana pemerintah itu sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memberikan contoh, Pemprov Jabar tidak memiliki inovasi dalam memicu pemulihan ekonomi khususnya di sektor UMKM. Ini diperkuat dengan penyaluran pinjaman dana PEN dari bank daerahnya tapi tidak banyak dirasakan oleh pelaku UMKM.
Berdasarkan data yang diperolehnya, penyaluran kredit untuk UMKM hanya 10% dari total Rp 5 triliun lebih pinjaman yang disalurkan bank pelat merah itu pada 2020 kemarin. "Penyaluran pinjaman dana PEN dari bank bjb kemarin didominasi sektor konstruksi dan perdagangan besar," ujarnya.
Lebih lanjut, didukung dengan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar terkait usulan kegiatan dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, berjumlah mencapai Rp 2,21 triliun.
Dia mengatakan, data tersebut digunakan untuk membiayai 82 kegiatan infrastruktur. Rinciannya infrastruktur jalan sebesar Rp 583,77 miliar, pengairan Rp 17,43 miliar, air limbah Rp 12,09 miliar, perumahan rakyat Rp 561,25 miliar, sosial pariwisata Rp 250,97 miliar, dan sosial revitalisasi pasar Rp165,77 miliar.
Selain itu, terdapat juga untuk pembangunan infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik senilai Rp 252,30 miliar termasuk untuk penataan Alun-alun di 17 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurut Kartabi, pembangunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. "Harusnya itu bisa dikurangi, atau bahkan ditahan dulu. Karena dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi masyarakat," katanya.
Dia menyarankan, agar pemerintah lebih memprioritaskan pada sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat yaitu UMKM.
Menurutnya, ada berbagai macam bentuk dukungan yang bisa disalurkan seperti bantuan modal, restrukturisasi kredit, hingga penyediaan fasilitas yang mendorong diterapkannya protokol kesehatan di lokasi usaha tersebut.
"Bagaimana agar UMKM tetap bisa beroperasi (di saat pandemi), jadi harus dibantu alat kesehatannya. Pemerintah siapkan tempat cuci tangan, pembersihnya, bahkan disubsidi untuk pengetesan COVID-19," imbuhnya.
(mso/mso)
