.webp)
Tidak ada check point, dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Porposional di Kota Bandung. Lalu apa alasan Pemkot Bandung tak menerapkan check point?
"Saya pikir setelah kita evaluasi, pertama apa yang akan dilakukan di check point, kalau hanya sebatas kita memeriksa KTP saya pikir itu tidak memilki relevansi dengan situasi kondisi COVID-19," kata Sekda Kota Bandung Ema Sumarna di Balai Kota, Senin (11/1/2021).
Meski begitu, pihaknya akan fokus untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi kerumunan yang dikhawatirkan terjadi sehingga menimbulkan penyebaran COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi paling utama sekarang, hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan, bagi perkembangan COVID-19 itu yang harus kita eliminir. Begitu ada potensi kerumunan, itu yang harus kita cegah, apalagi ada kerumunan," ungkap Ema.
Pihaknya mengatakan, tempat-tempat publik seperti taman dan alun-alun ditutup sementara.
"Di tempat-tempat publik, yang harus kita tutup ya kita tutup, contoh kemarin di Tegallega, kenapa di luarnya (pembubaran), di dalamnya kan mutlak tidak boleh diakses masyarakat, di luarnya masih berkerumun itu yang akan kita dorong supaya Satpol PP menertibkan," paparnya.
Seperti diketahui, kebijakan PSBB Porposional diambil Pemkot Bandung sesuai Kepgub Jabar Nomor: 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Porposional di 20 daerah kabupaten kota di Jawa Barat dalam rangka penanganan COVID-19.
(wip/mso)
