.webp)
Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat menyoroti kejadian longsor di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketua FK3I Jabar Dedi Kurniawan mengatakan lokasi pemukiman warga ada di zona rawan terjadi bencana longsor.
"Dugaan sementara penyebab longsor di Cimanggung hasil asesmen tim relawan lokal dari BTI dan FK3I Sumedang memperkirakan kondisi pemukiman berada pada zona rawan," kata Dedi via pesan singkat, Senin (11/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menyebut dugaan terjadi bencana longsor ini bukan hanya diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi saja, yang turun di kawasan tersebut. "Untuk sebab dari longsor ini kami masih melakukan pengecekan, karena kami yakin hujan bukan faktor utama dampak longsor, akan tetapi ada beberapa perbukitan yang memang penggunaannya tidak sesuai fungsi," ucapnya.
"Kita belum cek apa itu ada pertambangan galian C dan perubahan atau alih fungsi lahan. Kami memetakan zona sekitar memang di luar zona kawasan hutan, namun kami akan coba selidiki apakah zona longsor dan dampak lainnya ada irisan dengan rusaknya hutan Gunung Geulis," tutur Dedi menambahkan.
Dalam hal ini, Dedi menilai pemerintah tak melibatkan pihak lain dalam mengeluarkan perizinan untuk penggunaan lahan di lokasi longsor. "Saya mengindikasikan RTRW Pemkab Sumedang tidak partisipatif melibatkan juga para lembaga lingkungan sosial dan kebencanaan seperti FPRB, Yayasan Batang Pohon, FK3I dan Walhi misalnya," tuturnya.
Selain itu, pihaknya masih melihat pembangunan infrastruktur pabrik dan pemukiman, sehingga kawasan yang seharusnya jadi zona aman dan nyaman bagi masyarakat itu tergeser oleh kepentingan perusahaan. "Sehingga masyarakat terpaksa berada pada zona rawan dimana pengelolaan lingkungan di Sumedang cukup lumayan parah. Sudah selayaknya mulai dilakukan penataan zona hijau di bukit-bukit kecil sekitar kawasan Sumedang," ucap Dedi.
"Pengelolaan kawasan juga ada beberapa yang terintervensi oleh kebijakan pusat melalui proyek strategis nasional yang kadang tidak memperhatikan dampak lingkungan da kondisi di lapangan," ia melanjutkan.
(wip/bbn)
