Kuningan Terapkan WFH hingga Pembatasan Jam Malam Besok

Bima Bagaskara - detikNews
Minggu, 10 Jan 2021 13:54 WIB
Poster
ilustrasi (Foto: Edi Wahyono)
Kuningan -

Kabupaten Kuningan menjadi satu dari 20 kabupaten/kota di Jawa Barat yang dianjurkan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Gubernur Jawa Barat.

Bupati Kuningan Acep Purnama juga telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 8 Januari 2020 dengan nomor 443/36/Huk tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan COVID-19.

Dalam surat edaran itu terdapat ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk membatasi kegiatan yang berpotensi menularkan virus corona seperti pemberlakuan jam malam dan work from home (WFH).

"Jam operasional pusat perbelanjaan, cafetaria, warung kopi, rumah makan dan toko modern hanya boleh sampai pukul 20.00 WIB. Menerapkan WFH 50 persen untuk untuk tempat perkantoran swasta dan pemerintah," jelas juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kuningan Indra Bayu saat dihubungi detikcom Minggu (10/1/2021).

Selain itu, seluruh kegiatan kunjungan kerja maupun penerimaan tamu kunjungan kerja juga dilarang selama PPKM. Sedangkan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka yang semula akan dilakukan pada bulan Januari ini batal digelar. Semua tingkat pendidikan harus melakukan KBM secara daring.

"Kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja dilarang, KBM di semua tingkatan dilaksanakan online. Berlaku hingga 25 Januari sesuai surat edaran," tegasnya.

Indra juga menyampaikan kasus orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kuningan terus mengalami peningkatan. Menurutnya rata-rata penambahan kasus baru per hari sejak awal tahun 2021 mencapai 26 kasus.

"Perkembangan kasus sangat signifikan dengan rata-rata per hari di atas 26 orang sejak awal tahun. Kemudian angka kematian juga tinggi, bulan Desember ada 13 orang, itu tertinggi selama pandemi," lanjut Indra.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, Satgas Penanganan COVID-19 di kecamatan, desa dan kelurahan juga akan dioptimalkan kembali untuk mengawasi mobilisasi masyarakat.

"Penguatan satgas kecamatan desa untuk melakukan operasi kepatuhan prokes dan pengawas mobilisasi masyarakat dilakukan secara berkala," pungkasnya.

(mud/mud)