Cegah Celah Korupsi, KPK Minta Aset di Banten Disertifikasi

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Rabu, 06 Jan 2021 18:57 WIB
Tim Korsupgah KPK saat jumpa pers di KP3B, Serang.
Foto: Tim Korsupgah KPK saat jumpa pers di KP3B, Serang (Bahtiar Rifa'i/detikcom).
Serang -

Direktur Koordinasi Supervisi IV Asep Rahmat Suwandha yang menekuni bidang pencegahan korupsi di KPK meminta aset-aset Pemprov Banten disertifikasi. Meski dinilai memiliki progres pencatatan, namun ada sisa aset yang belum tersertifikasi.

Asep menerangkan secara nasional KPK saat ini mendorong 25 ribu aset milik Pemda se-Indonesia disertifikasi. Khusus Banten, ada 1.584 aset dan 172 di antaranya sudah bersertifikat. Angka ini, sebetulnya cukup baik dibandingkan daerah-daerah lain.

"Di Banten rata-rata empat kali lebih banyak sekitar 172 aset yang sertifikat, ini cukup besar. Bahkan skor MCP (monitoring control of prevention) Banten nilainya 95 persen lebih itu peringkat pertama (tingkat provinsi) se-Indonesia," kata Asep kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (6/1/2021).

Selain upaya sertifikasi untuk pencegahan korupsi, KPK juga mendorong adanya serah terima sarana prasarana yang dibangun oleh pengembang di Banten. Penyerahan sarana tahun ini oleh pengembang untuk seluruh Banten nilainya sampai Rp 2,9 triliun dan paling banyak diberikan oleh pengembang di Kota Tangerang dan Tangsel.

Tahun ini, lanjut Asep, Pemprov jadi yang pertama mensertifikasi situ yaitu Sindangheula dan Palayangan. Tapi, masih sekitar 130 lain yang harus disertifikasi dan menjadi aset pemerintah.

"KPK juga mendorong penyelamatan aset yang dikuasai pihak ketiga yang totalnya Rp 3 triliun secara nasional. Dari Rp 3 triliun itu, dari Banten Rp 500 miliar diselamatkan," ungkapnya.

Selain bicara aset Pemprov, sengketa aset di internal Pemda khususnya setelah pemekaran juga bisa diselesaikan. Khusus untuk pemekaran kabupaten ke kota Serang, saat ini baru 14 dari 31 aset yang disepakati penyerahannya.

"Terakhir kami memfasilitasi double catatan pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini sudah selesai. Jadi tidak ada lagi double catatan. Ke depan kita sepakati penertiban aset ke depan proses sertifikasi anggarannya tersedia, dan datanya valid sehingga KPK lebih gampang evaluasi," ujarnya.

(bri/mso)