'Surat Cinta' Guru Honorer Bersertifikasi untuk Mendikbud Nadiem Makarim

Yudha Maulana - detikNews
Sabtu, 02 Jan 2021 20:36 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim
Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bandung -

Rencana pemerintah dalam membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 dengan 1 juta formasi untuk guru honorer membuat cemas bagi guru honorer yang sudah mengabdikan dirinya sebagai pendidik selama bertahun-tahun bahkan sampai di akhir umur pensiunnya, di sekolah negeri yang banyak kekosongan guru PNS.

Hal itu dituangkan dalam 'surat cinta' yang dilayangkan Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Rizki Safari Rakhmat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim. Rizky mengatakan, amanat yang diemban guru honorer pun tak jauh berbeda dengan guru PNS>

"Andai mas menteri tahu dan mengalami betapa beratnya menjadi seorang guru honorer di sekolah negeri, tugas dan kewajiban kami sama dengan guru PNS sesuai amanah Undang-undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005, yang membedakan yaitu status kepegawaian, kesempatan pengembangan, pendidikan profesi guru dan kesejahteraannya," tutur Rizky kepada detikcom dalam pernyataannya, Sabtu (2/1/2021).

Rizky mengatakan, secara realitas hampir 50 persen pelaksanaan pendidikan di sekolah negeri dilakukan oleh guru honorer. "Tak terbayang jika kekosongan guru PNS itu tidak diisi oleh guru honorer, sepertinya sekolah negeri akan lumpuh sebagian pelaksanaan pendidikannya," tuturnya.

Ia mengatakan, sistem portofolio bagi guru yang sudah bersertifikasi, PLPG dan Program Profesi Guru pun telah banyak berubah dalam rentang 2007 sampai 2020. Tak sedikit juga lulusan sertifikasi guru berasal dari kalangan guru honorer.

"Andai juga mas menteri jadi guru honorer, mungkin akan merasakan betapa sulit dan ketatnya kami melewati berbagai seleksi secara nasional melalui kerjasama Kemendikbud dan Kemenristekdikti untuk kualitas mutu profesionalisme guru dan hak mendapatkan tunjangan profesi. Kami tidak akan menyerah dengna keterbatasan yang ada, kami semua tetap bertahan sebagai guru honorer karena panggilan jiwa sebagai profesi yang mulia untuk menghasilkan generasi emas penerus bangsa, generasi para cendekia yang dalam jangka panjang akan membawa perubahan kepada negara ini," katanya.

Dalam surat cinta tersebut, ada sejumlah pandangan yang disampaikan terkait rencana pemerintah dalam tata kelola guru menjadi PPPK tahun 2021.

Yang pertama adalah meminta Nadiem untuk meninjau kembali rujukan seleksi PPPK guru sesuai kualifikasi minimum guru, yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2203 Sisdiknas pasal 41 dan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen pasal 8. Dalam kedua pasal tersebut tercantum bahwa kualifikasi guru wajib memiliki kualifikasi akademik (S1) dan sertifikat pendidik.

Rizky mengatakan, guru honorer yang sudah bersertifikat pendidik telah sah dan legal secara undang-undang, sehingga ketika harus diuji kembali dalam seleksi PPPK 2021, hal itu tak adil lagi. "Menurut mas menteri itu adil, tapi tidak adil bagi kami yang sudah melewati berbagai proses program sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kemendikbud seolah-olah tidak memperhatikan keberadaan kami, yang sudah selayaknya mendapatkan prioritas seleksi PPPK 2021," katanya.

Kemudian, ia menyorot juga soal seleksi CPNS tahun 2018 dan 2019 yang memberikan keistimewaan bagi guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, yaitu dengan memberikan nilai maksimum pada seleksi kompetisi bidang (SKB) yang linear dengan jurusan formasi cpnsnya. Sehingga sudah seharusnya pada seleksi PPPK 2021 hal tersebut juga diterapkan.

"Dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020, terncamtum bahwa ada kekhusuan tersendiri jika formasi PPPK mensyaratkan sertifikasi profesi sudah dianggap mencapai PG. Maka dari itu Kemendikbud harus tegas dan patuh menjalankan UU guru dan dosen, kemudian ada istilah wajib bagi guru mempunyai sertifikat pendidik, berarti dalam hal ini Kemendikbud mensyaratkan sertifikasi profesi dalam seleksi PPPK," katanya.

"Jika tidak disyaratkan khusus, akan menimbulkan kecemeasan yang terjadi bilamana guru honor negeri dan bersertifikasi profesi ada yang tidak mencapai Passing Grade (PG) harus siap dipindahtugaskan dari sekolah asal bahkan sampai harus ditugaskan menjadi tenaga pendidikan sesuai bahan diskusi Kemendikbud dengna pemerintah daerah mengenai seleksi guru PPPK 2021," pungkasnya.

(yum/ern)