.webp)
Presiden Jokowi melantik Ketum GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar meminta agar agama tak dijadikan alat politisasi.
"Harapan kita, Menteri Agama ini siapapun, hindari politisasi. Jangan di Kementerian Agama itu terjadi politisasi," ujar Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar kepada detikcom, Rabu (23/12/2020).
Menurut Rafani, figur seorang Menteri Agama diharapkan mampu membawa perubahan. Salah satunya, kata dia, Menteri Agama yang baru diminta untuk mampu merangkul semua kelompok dan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya yang diperlukan figur menag itu menteri yang bisa mengayomi semua kelompok golongan. Kita tahu di islam kan sangat pelangi, tidak satu golongan tidak satu warna. Banyak Ormas banyak kelompok banyak paham aliran nah ini harusnya figur menteri agama bisa berdiri di semua golongan itu," tuturnya.
Rafani juga mengingatkan agar Menteri Agama yang baru tidak mementingkan satu golongan. Sebab, kata dia Kementerian Agama merupakan milik semua pihak.
"Jangan menganggap Kemenag milik golongan tertentu. Jadi kalau masih ada anggapan bahwa kelompok tertentu yang berhak menduduki Kementerian Agama saya kira berat lah ke depannya. Kan yang diperlukan sekarang ini upaya merekat persatuan, menyamakan langkah-langkah semua ormas kelompok di tengah perbedaan," kata dia.
"Perbedaan itu tetap dipelihara, tapi keberbedaan itu kan harus mengarah kepada satu tujuan itulah bhineka tunggal ika. Untuk itu diperlukan figur yang independen lah yang bisa berdiri di semua kelompok," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti posisi Menteri Agama RI. Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk menjadi Menteri Agama RI.
"Yang keempat, Yaqut Cholil Qoumas," kata Presiden Jokowi dalam pengumuman menteri baru di Istana Merdeka, Selasa (22/12).
"Akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama," imbuh Jokowi
(dir/mud)
