Majalengka -
75 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Majalengka mulai melakukan work from home atau WFH. Hal itu dilakukan pasca ditemukannya 14 pegawai yang terpapar COVID-19.
Sekda Kabupaten Majalengka Eman Suherman mengatakan 14 pegawai yang terpapar COVID-19 berawal dari swab massal yang dilakukan terhadap 135 orang di lingkungan Setda Kabupaten Majalengka beberapa waktu lalu.
"Ada 14 yang dinyatakan positif COVID-19 dan ini sudah transmisi lokal di Setda ini ada dari bagian Ekbang, Organisasi dan Umum. Oleh karena itu untuk antisipasi kita melakukan WFH 75 persen," kata Eman dalam keterangan yang diterima detikcom Selasa (15/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini kata dia 14 pegawai yang positif COVID-19 itu tengah menjalani isolasi mandiri karena masuk dalam kategori tanpa gejala.
Eman juga menjelaskan dari 14 orang yang positif itu dua diantaranya merupakan ajudan Bupati Majalengka Karna Sobahi. Namun Ia memastikan Karna dan keluarganya dinyatakan sehat tidak terpapar COVID-19.
Ia mengungkapkan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona itu untuk sementara waktu Pendopo Bupati Majalengka membatasi penerimaan tamu terhitung mulai 12 hingga 26 Desember 2020.
"Berdasarkan data yang terpapar ada dari lingkungan Pendopo ada ajudan bupati, ajudan ibu bupati dan pegawai dapur. Karena mereka berada di lingkungan pendopo, untuk antisipasi disana membatasi menerima tamu untuk sementara,"pungkasnya.
Pemkab Kuningan Anggarkan Rp 7,5 Miliar Penanganan COVID-19 masih menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kuningan di tahun 2021 mendatang. Anggaran untuk menangani masalah COVID-19 pun telah disiapkan.
Menurut data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan anggaran untuk penanganan COVID-19 di tahun 2021 baru disiapkan sebesar Rp 7,5 miliar.
Jumlah itu terbilang sangat jauh dibandingkan dengan anggaran penanganan COVID-19 di tahun 2020 ini yang mencapai Rp 70 miliar.
"Sementara sudah dianggarkan, tidak sebesar tahun 2020 ya itu sementara dengan APBD memberikan Rp 7,5 miliar untuk COVID-19 itu masuk ke dana BTT atau belanja tak terduga," kata Taufik Asep Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan saat ditemui di kantornya Selasa (15/12/2020).
Menurutnya anggaran Rp 7,5 miliar itu masih bisa bertambah sesuai dengan perkembangan COVID-19 di tahun 2021 nanti. Jika pandemi belum juga mereda, recofusing anggaran besar kemungkinan kembali dilakukan.
Taufik menjelaskan anggaran penanganan COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp 70 miliar itu awalnya hanya dianggarkan Rp 5 miliar di dana BTT.
"Tetapi kita lihat perkembangannya nanti kalo baik ya selesai mungkin tidak perlu ditambah tapi kalau kurang baik berarti ada regulasi lagi bisa ditambah dengan recofusing anggaran," ungkapnya.
"Tahun 2020 awalnya hanya ada Rp 5 miliar di BTT, berhubung ada COVID-19 diharuskan melakukan recofusing, pertama Rp 18 miliar tambah jadi Rp 40 miliar setelah itu jadi Rp 70 miliar" lanjut Taufik.
Taufik juga bicara mengenai APBD Kabupaten Kuningan tahun 2021 yang mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020.
"APBD 2020 sekitar hampir Rp 3 triliun, 2021 Rp 2,6 triliun, ada penurunan karena posisi pemerintah daerah pendapatannya belum pulih," pungkas Taufik.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
