KPU Pangandaran Tolak Rekomendasi Bawaslu Gelar PSU di 3 TPS

Faizal Amiruddin - detikNews
Senin, 14 Des 2020 14:46 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
(Foto: Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Pangandaran -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menolak rekomendasi Bawaslu Pangandaran mengenai perlu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin membenarkan adanya rekomendasi usulan dari Bawaslu soal pemungutan suara ulang (PSU). Ada 3 TPS yang diusulkan Bawaslu untuk dilaksanakannya PSU yaitu TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Pangandaran. "Ya kami menerima surat usulan PSU dari Bawaslu. Ada 3 TPS yang diusulkan semuanya itu di Kecamatan Mangunjaya," kata Muhtadin, Senin (14/12/2020).

Surat usulan PSU dari Bawaslu itu kata Muhtadin diterima pada tanggal 11 Desember 2020 lalu. Hal itu lalu dilakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. "Malam itu juga langsung turun kami dan klarifikasi ke KPPS," ungkap Muhtadin.

Namun hasil dari penelusuran dan klarifikasi, dugaan yang menjadi dasar Bawaslu merekomendasikan PSU, dinilai oleh KPU tidak jelas dan dugaan tersebut kabur. "Intinya kami menolak dan tidak akan melaksanakan PSU sebagaimana rekomendasi Bawaslu tersebut," kata Muhtadin.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan membenarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di 3 TPS di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Pangandaran.

Rekomendasi yang dilayangkan ke KPU itu karena adanya indikasi kesalahan teknis pada proses pungut hitung 9 Desember lalu. "Indikasi yang menjadi alasan kami diantaranya ada kotak suara yang tidak tersegel atau terkunci," kata Iwan.

Sesuai dengan aturan, Bawaslu kemudian melayangkan rekomendasi agar dilaksanakan PSU. Namun Iwan mengakui bahwa Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi, dilaksanakan atau tidak itu tergantung KPU. "Tentunya jika KPU menolak pun, harus disertai alasan-alasan yang bisa diterima," kata Iwan.

(mud/mud)